Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apindo: Tak Ada Bulan Madu untuk Menteri Bidang Ekonomi Jokowi

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2019. (istimewa)
Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2019. (istimewa)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan tidak ada "bulan madu" bagi menteri-menteri bidang ekonomi kabinet mendatang karena pemerintah perlu segera mengambil kebijakan jangka pendek agar Indonesia mampu terhindar dari krisis.

"Tidak ada 'bulan madu'. Jika satu tahun Indonesia terpuruk, maka sulit untuk bangkit," kata Iwantono di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.

Iwantono mengatakan ekonomi Indonesia menghadapi persoalan yang cukup berat. Ia mengatakan kondisi ekonomi global sedang kurang bagus dan Bank Dunia menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dari sebelumnya 5,1 persen menjadi 5 persen.

Saat ini, katanya, Indonesia juga menghadapi defisit neraca perdagangan. Ia mengatakan langkah-langkah ekonomi satu tahun mendatang akan sangat menentukan ekonomi selanjutnya.

Jika pemerintah mampu membuat langkah yang baik maka Indonesia akan terhindar dari krisis. Namun sebaliknya, jika tidak maka akan terpuruk.

Iwantono meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak memilih menteri-menteri bidang ekonomi yang harus belajar lagi. "Namun, bukan berarti harus memilih menteri lama, tapi orang-orang yang benar-benar sudah mengerti kondisi perekonomian Indonesia," katanya.

Ia mengatakan, menteri-menteri dari milenial hendaknya tidak ditempatkan ke bidang-bidang yang memerlukan langkah cepat dalam menghadapi persoalan ekonomi, karena dikhawatirkan mereka harus belajar terlebih dahulu. "Padahal kita memerlukan langkah cepat," katanya.

Selain itu, Iwantono mengharapkan penggabungan atau pemisahan kementerian harus dilakukan dengan hati-hati atau lebih baik jangan dilakukan terlebih dahulu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jangan sampai, katanya, menteri justru memikirkan masalah-masalah administrasi di kementeriannya akibat ada pemisahan atau penggabungan lembaga.

Mengenai langkah-langkah bidang ekonomi yang perlu dilakukan oleh kabinet mendatang, Iwantono mengatakan, pertama perlu melonggarkan sektor moneter.

Kedua, dalam bidang fiskal, harus mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia mengharapkan pembangunan infrastruktur dilakukan di daerah yang benar-benar memerlukan dan berdampak ekonomi.

Ketiga, memperbaiki kebijakan sektor riil seperti melonggarkan perizinan. Kemudian memberikan kepastian hukum serta menekan korupsi.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

7 menit lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

10 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

28 menit lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

41 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

44 menit lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

51 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA.
Golkar Minta 5 Kursi Menteri, Pengamat: Bukti Kabinet Disusun karena Politik Bukan Kapasitas

Pengamat menilai permintaan jatah kursi oleh Golkar menunjukkan kabinet disusun bukan melihat kapasitas.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

1 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

2 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

3 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.