TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Berly Martawardaya, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mesti memikirkan langkah transisi terlebih dulu sebelum benar-benar memangkas jenjang eselon. Transisi itu diperlukan karena pemangkasan eselon III dan IV dapat menimbulkan gejolak.
"Presiden harus memikirkan proses transisinya. Harus rapi. Jangan sampai eselon III dan IV merasa kehilangan jabatan," ujar Berly saat ditemui di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2019.
Berly mengatakan jabatan eselon III dan IV nantinya akan dikembalikan ke posisi fungsional. Ia memperkirakan, tugas eselon III dan IV bakal diserahkan ke eselon atasnya, yakni eselon II.
Menurut Berly, upaya Presiden Jokowi memangkas pejabat eselon positif. Sebab, kinerja kementerian akan lebih efektif dan efisien. Kebijakan ini juga memiliki tujuan memaksimalkan tugas, pokok, dan fungai pejabat fungsional dan memotong mata rantai birokrasi.
Selain itu, dengan penghapusan eselon III dan IV, kementerian dapat lebih memaksimalkan kerja tim di level fungsional. "Team work bisa lebih jalan," ujarnya.
Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Joko Widodo setelah ia disahkan sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.
Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," katanya.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA
