BPOM Temukan 4063 Situs Jual Obat di Luar Standar Keselamatan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Obat palsu yang diperlihatkan Dit Tipidter Bareskrim Polri,  saat konpres  pengungkapan peredaran obat palsu di DITTIPIDSIBER Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. PT JKI tercatat sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI. Modus perusahaan tersebut yakni dengan mengemas ulang obat-obatan kedaluwarsa. Tempo/Amston Probel

    Obat palsu yang diperlihatkan Dit Tipidter Bareskrim Polri, saat konpres pengungkapan peredaran obat palsu di DITTIPIDSIBER Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. PT JKI tercatat sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI. Modus perusahaan tersebut yakni dengan mengemas ulang obat-obatan kedaluwarsa. Tempo/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 4.063 situs yang menjual obat tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan lembaga tersebut. Ribuan situs tersebut merupakan data yang terkumpul hingga 2019 hasil penelusuran Tim Patroli Siber BPOM  

    “3.583 di antaranya atau 88 persen ditemukan dijual di marketplace,” kata Kepala BPOM Penny Lukito dalam acara penandatanganan kerja sama pengawasan obat dan makanan yang dijual secara online. Kerja sama ini melibatkan enam e-commerce yaitu Go-Jek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, Klikdokter, dan Halodoc.

    Dari jumlah ini, Penny menyebut 2719 situs sudah di-take down dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Maret 2019, BPOM mengumumkan bahwa selama tahun 2018, tidak kurang 2.217 situs yang menjual obat di luar ketentuan telah diblokir oleh Kominfo atas permintaan BPOM.

    Kondisi inilah yang membuat kerja sama BPOM dan e-commerce terjadi. Selama ini, BPOM hanya melacak adanya peredaran obat dan makanan tidak sesuai ketentuan di marketplace. Setelah itu, BPOM bersurat ke pemilik marketplace agar penjualan produk tersebut bisa dihentikan. 

    Dengan kerja sama ini, BPOM pun bisa bertukar data dengan marketplace agar pengawasan lebih ketat. Pengawasan akan dilakukan, mulai dari tahap peredaran dan penjualan, hingga iklan dan promosi dari produk tersebut. “Sebab, pemilik marketplace lah yang harus bertanggung jawab paling utama di sini,” kata Penny.

    Assistant Vice President of Public Policy and Government Relations Bukalapak, Bima Laga mengatakan lewat kerja sama ini, perusahaannya siap membangun sistem pengawasan yang lebih efektif bersama BPOM. Ia mengakui, selama ini pengawasan baru sebatas pemberitahuan via surat dari BPOM. “Ketika terima surat, kami langsung men-take down,” ujarnya.

    Sementara itu, Vice President Public Policy and Government Relations Tokopedia, Astri Wahyuni, meminta pengawasan tak hanya dilakukan oleh e-commerce dan BPOM semata. Ia meminta masyarakat pengguna e-commerce untuk ikut aktif melaporkan jika ada produk obat atau makanan yang tidak sesuai standar. “Ini (kerja sama) akan menjadi awal yang baik untuk hal tersebut,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.