Jusuf Kalla: Listrik dari Sampah Itu Mahal

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, di Istana Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTs) untuk mengurai persoalan sampah di Kota Makassar, membutuhkan investasi mahal.

    "Kita harapkan Makassar menjadi kota yang bersih. Kalau masalahnya soal sampah, ini kan sebaiknya dijadikan kompos," ujar JK saat berada di Balai Kota Makassar, Ahad 6 Oktober 2019. "Banyak yang berpikir untuk menjadikan listrik, tapi listriknya mahal. Tidak pernah bisa feasible. Yang feasible itu ketika menjadi pupuk."

    JK tidak menyarankan kota Makassar membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan sampah. Menurut dia, pemanfaatan sampah untuk tenaga listrik jarang berhasil di negara lain.

    "Lebih baik bikin kompos kemudian listriknya kita beli dengan harga lima sen, tujuh sen. Daripada beli listrik sampah 15 sen itu kemahalan," paparnya.

    Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar M Iqbal Samad Suhaeb mengatakan pemerintah Kota Makassar berencana membangun PLTs di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, Kecamatan Manggala. Rencana investasi ini telah mengundang beberapa investor maupun pihak perusahaan.

    Menurut dia, harus ada solusi dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Makassar. Sebab volume sampah yang masuk ke TPA mencapai sekitar 10 ton per harinya. Sehingga hal inilah, kata Iqbal, yang mendorong untuk dibangun PLTs di lokasi setempat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.