Luhut Ingin Hilirisasi Diteruskan di Kabinet Jokowi Jilid II

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan tiba di gedung MPR untuk menghadiri sidang tahunan MPR 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan tiba di gedung MPR untuk menghadiri sidang tahunan MPR 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilanjutkan oleh para menteri ekonomi di kabinet Jokowi jilid II. Salah satunya kata dia, adalah kebijakan hilirisasi.

    "Hilirisasi ini menurut saya, ini selama berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh. Generasi kamu nanti saya pikir akan menikmati buat daripada hilirisasi ini," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.

    Menurut Luhut, dia sudah sejak lama bercita-cita menggarap hilirisasi tersebut. "Saya bermimpi dulu waktu saya jadi Menperindag 2000-2001, tapi tidak pernah kejadian. Terus sampai itu kejadian."

    Sekarang, kata Luhut, Presiden Jokowi mempunyai visi yang jelas, memberikan kewenangan, dan memayungi untuk pikiran itu. "Nah, saya pikir seperti nikel ore, tin, bauksit, nanti batubara untuk spandek itu, seperti nanti aspal kita yang bisa jadi isian daripada roket, dan sebagainya itu. Kan tidak pernah kita olah jadi nilai tambah," ujarnya.

    Luhut juga mencontohkan copper dari Freeport. "Mana 50 tahun Freeport sama kita, sekarang presiden berani bilang, 'tidak, kita harus punya'," kata dia.

    Hal itu, menurut Luhut, masih tidak diapresiasi. "Kan aneh kalau orang tidak apresiasi seperti itu, sakit jiwa menurut saya itu. Tidak pernah," ujar Luhut.

    Dia yakin, jika hilirasi itu sudah tercapai, defisit transaksi berjalan bisa hilang dalam dua tahun. "Current account deficit US$ 31 miliar tahun lalu, dengan kita nilai tambah yang kita punya ini sekarang, saya kira dalam 2 tahun ke depan, US$ 30 miliar itu tidak akan ada lagi itu," kata Luhut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.