Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Lemahkan KPK, Indef: Asing Pikir Ulang Investasi di RI

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan duka cita atas 33 korban meninggal dalam kerusuhan Wamena, di Istana Kepresidenan Bogor, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan duka cita atas 33 korban meninggal dalam kerusuhan Wamena, di Istana Kepresidenan Bogor, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

Tempo.Co, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan para investor, khususnya pemodal asing akan berpikir ulang untuk menanamkan duitnya di Indonesia. Hal itu terjadi bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menunjukkan itikadnya memberantas korupsi di Tanah Air.

"Kalau tidak ada jaminan dari pemerintah korupsi berkurang karena KPK dilemahkan, maka otomatis mereka berpikir ulang untuk investasi di Indonesia, terutama untuk FDI (foreign direct investment)," ujar Tauhid di Hotel Le Meridien, Rabu, 2 Oktober 2019.

Tauhid mengatakan korupsi bisa menyebabkan biaya investasi semakin besar dan risiko bertambah. Imbasnya investor pun enggan masuk ke Indonesia. "Jadi pemerintah harus menunjukkan sikap upaya penguatan KPK, jangan dilemahkan."

Bila melihat fenomena beberapa waktu ke belakang, Tauhid meyakini bahwa isu korupsi jauh lebih berdampak kepada ekonomi, ketimbang aksi masyarakat di beberapa wilayah. Sebab, imbas demo masih relatif kecil dan belum berdampak kepada modal asing langsung ke Indonesia.

"Kemarin hanya sentimen-sentimen di pasar saham yang memang biasa capital outflow dan inflow karena isu-isu digoreng di pasar saham. Yang sangat fundamental adalah persepsi investor terhadap pemerintah," ujar Tauhid.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belakangan terjadi aksi massa, terutama mahasiswa dan pelajar, yang menuntut Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait Komisi Pemberantasan Tindang Pidana Korupsi. Sebab, revisi beleid soal KPK dinilai melemahkan lembaga antirasuah.

Presiden Jokowi pernah mengatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perpu KPK untuk mengembalikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Presiden mengungkapkannya seusai bertemu dengan puluhan tokoh senior pada Kamis pekan lalu.

Di sisi lain, partai-partai koalisi menolak Perpu KPK. Bahkan hari ini, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan Jokowi dan partai koalisi sepakat tak perlu ada Perpu KPK.

CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Industri Tekstil Terpuruk, Jokowi Kumpulkan Sri Mulyani hingga Agus Gumiwang di Istana Negara

58 menit lalu

Operator menjalankan mesin di sebuah pabrik kain skala kecil menengah di Desa Rancajigang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin, 9 November 2020. Industri tekstil skala kecil akan semakin terpuruk akibat pandemi dan murahnya harga produk garmen impor. TEMPO/Prima Mulia
Industri Tekstil Terpuruk, Jokowi Kumpulkan Sri Mulyani hingga Agus Gumiwang di Istana Negara

60 persen industri tekstil dan produk tekstil anggotanya yang merupakan Industri Kecil Menengah (IKM) kini tak lagi beroperasi.


Digelar di UI, Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa Adili Nawadosa Jokowi Dimulai

1 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Digelar di UI, Sidang Mahkamah Rakyat Luar Biasa Adili Nawadosa Jokowi Dimulai

Mahkamah Rakyat Luar Biasa digelar di UI. Elemen masyarakat sipil mengajukan gugatan atas yang mereka sebut sebagai nawadosa Jokowi.


Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

2 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai harus menaikkan rasio pajak hingga 12 persen agar bisa merealisasikan seluruh janji politiknya.


Komplain ke Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Sebut Negara Seharusnya Beri Penghargaan Kepadanya

3 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Sidang ini menghadirkan SYL sebagai saksi untuk terdakwa mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan dengan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.  TEMPO/Imam Sukamto
Komplain ke Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Sebut Negara Seharusnya Beri Penghargaan Kepadanya

Syahrul Yasin Limpo measa nilai korupsi yang didakwakan tidak sebanding dengan kontribusinya kepada negara selama 4 tahun menjadi Menteri Pertanian.


IDEAS Menyarankan Prabowo Evaluasi Proyek IKN jika Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan

4 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto.  TEMPO/M Taufan Rengganis
IDEAS Menyarankan Prabowo Evaluasi Proyek IKN jika Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan

Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyarankan Prabowo evaluasi proyek IKN jika ingin menjalankan program makan siang gratis.


Jokowi dan Kekhawatiran Turbulensi Politik Menjelang Transisi Pemerintahan ke Prabowo

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi dan Kekhawatiran Turbulensi Politik Menjelang Transisi Pemerintahan ke Prabowo

Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus mengenai pentingnya stabilitas politik menjelang pergantian pemerintahan.


Istana soal Pengaruh Jokowi di Pilkada: Itu Ranah Parpol atau Gabungan Parpol

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Istana soal Pengaruh Jokowi di Pilkada: Itu Ranah Parpol atau Gabungan Parpol

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Presiden Jokowi menghormati kewenangan parpol dalam menentukan calonnya di Pilkada 2024


Terpopuler: 80 Rumah di IKN Terendam Banjir, 210 Instansi Terdampak Serangan Ransomware di Server PDN

9 jam lalu

Banjir merendam Kampung Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 24 Juni 2024. (Foto: Istimewa)
Terpopuler: 80 Rumah di IKN Terendam Banjir, 210 Instansi Terdampak Serangan Ransomware di Server PDN

Terpopuler bisnis: Banjir di kawasan Sepaku IKN menyebabkan 80 rumah terendam. Sebanyak 210 instansi terdampak serangan ransomware di server PDN.


Saat SYL Sebut Jokowi Pernah ada di Bawahnya

9 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
Saat SYL Sebut Jokowi Pernah ada di Bawahnya

Sebelum menjadi presiden, Jokowi pernah menjadi bawahannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, SYL sebagai Ketua APPSI.


Rupiah Melemah Terus, Bagaimana Dampaknya Terhadap Proyek IKN?

17 jam lalu

Ilustrasi mata uang dollar Amerika Serikat. TEMPO/Aditia Noviansyah
Rupiah Melemah Terus, Bagaimana Dampaknya Terhadap Proyek IKN?

Menteri PUPR Basuki menyampaikan bahwa rupiah melemah terhadap dolar AS tidak hanya berdampak pada proyek IKN, tetapi juga sektor lainnya.