Jokowi Lemahkan KPK, Indef: Asing Pikir Ulang Investasi di RI

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan duka cita atas 33 korban meninggal dalam kerusuhan Wamena, di Istana Kepresidenan Bogor, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan duka cita atas 33 korban meninggal dalam kerusuhan Wamena, di Istana Kepresidenan Bogor, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana

    Tempo.Co, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan para investor, khususnya pemodal asing akan berpikir ulang untuk menanamkan duitnya di Indonesia. Hal itu terjadi bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menunjukkan itikadnya memberantas korupsi di Tanah Air.

    "Kalau tidak ada jaminan dari pemerintah korupsi berkurang karena KPK dilemahkan, maka otomatis mereka berpikir ulang untuk investasi di Indonesia, terutama untuk FDI (foreign direct investment)," ujar Tauhid di Hotel Le Meridien, Rabu, 2 Oktober 2019.

    Tauhid mengatakan korupsi bisa menyebabkan biaya investasi semakin besar dan risiko bertambah. Imbasnya investor pun enggan masuk ke Indonesia. "Jadi pemerintah harus menunjukkan sikap upaya penguatan KPK, jangan dilemahkan."

    Bila melihat fenomena beberapa waktu ke belakang, Tauhid meyakini bahwa isu korupsi jauh lebih berdampak kepada ekonomi, ketimbang aksi masyarakat di beberapa wilayah. Sebab, imbas demo masih relatif kecil dan belum berdampak kepada modal asing langsung ke Indonesia.

    "Kemarin hanya sentimen-sentimen di pasar saham yang memang biasa capital outflow dan inflow karena isu-isu digoreng di pasar saham. Yang sangat fundamental adalah persepsi investor terhadap pemerintah," ujar Tauhid.

    Belakangan terjadi aksi massa, terutama mahasiswa dan pelajar, yang menuntut Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait Komisi Pemberantasan Tindang Pidana Korupsi. Sebab, revisi beleid soal KPK dinilai melemahkan lembaga antirasuah.

    Presiden Jokowi pernah mengatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perpu KPK untuk mengembalikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Presiden mengungkapkannya seusai bertemu dengan puluhan tokoh senior pada Kamis pekan lalu.

    Di sisi lain, partai-partai koalisi menolak Perpu KPK. Bahkan hari ini, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan Jokowi dan partai koalisi sepakat tak perlu ada Perpu KPK.

    CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menimbun Kalori Kue Lebaran, seperti Nastar dan Kastengel

    Dua kue favorit masyarakat Indonesia saat lebaran adalah nastar dan kastangel. Waspada, dua kue itu punya tinggi kalori. Bagaimana kue-kue lain?