Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Lemahkan KPK, Indef: Asing Pikir Ulang Investasi di RI

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan duka cita atas 33 korban meninggal dalam kerusuhan Wamena, di Istana Kepresidenan Bogor, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan duka cita atas 33 korban meninggal dalam kerusuhan Wamena, di Istana Kepresidenan Bogor, 30 September 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

Tempo.Co, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan para investor, khususnya pemodal asing akan berpikir ulang untuk menanamkan duitnya di Indonesia. Hal itu terjadi bila Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menunjukkan itikadnya memberantas korupsi di Tanah Air.

"Kalau tidak ada jaminan dari pemerintah korupsi berkurang karena KPK dilemahkan, maka otomatis mereka berpikir ulang untuk investasi di Indonesia, terutama untuk FDI (foreign direct investment)," ujar Tauhid di Hotel Le Meridien, Rabu, 2 Oktober 2019.

Tauhid mengatakan korupsi bisa menyebabkan biaya investasi semakin besar dan risiko bertambah. Imbasnya investor pun enggan masuk ke Indonesia. "Jadi pemerintah harus menunjukkan sikap upaya penguatan KPK, jangan dilemahkan."

Bila melihat fenomena beberapa waktu ke belakang, Tauhid meyakini bahwa isu korupsi jauh lebih berdampak kepada ekonomi, ketimbang aksi masyarakat di beberapa wilayah. Sebab, imbas demo masih relatif kecil dan belum berdampak kepada modal asing langsung ke Indonesia.

"Kemarin hanya sentimen-sentimen di pasar saham yang memang biasa capital outflow dan inflow karena isu-isu digoreng di pasar saham. Yang sangat fundamental adalah persepsi investor terhadap pemerintah," ujar Tauhid.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belakangan terjadi aksi massa, terutama mahasiswa dan pelajar, yang menuntut Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait Komisi Pemberantasan Tindang Pidana Korupsi. Sebab, revisi beleid soal KPK dinilai melemahkan lembaga antirasuah.

Presiden Jokowi pernah mengatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perpu KPK untuk mengembalikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Presiden mengungkapkannya seusai bertemu dengan puluhan tokoh senior pada Kamis pekan lalu.

Di sisi lain, partai-partai koalisi menolak Perpu KPK. Bahkan hari ini, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan Jokowi dan partai koalisi sepakat tak perlu ada Perpu KPK.

CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

56 menit lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

58 menit lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

1 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ


Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

Wamenlu menyatakan tak ada perwakilan dari NGO saat Presiden Jokowi berpidato di COP28 pekan lalu.


Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

2 jam lalu

Thomas Trikasih Lembong. ANTARA
Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

Tom Lembong buka suara soal kelanjutan program hilirisasi nikel jika Anies Baswedan dan Cak Imin terpilih dalam Pilpres 2024.


Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

3 jam lalu

Sejumlah relawan mengacungkan dua jari saat Konsolidasi TKD Prabowo - Gibran Provinsi Jawa Barat di The House Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 25 November 2023. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo - Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraup suara minimal 60 persen di Jawa Barat. ANTARA/M Agung Rajasa
Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal melanjutkan program hilirisasi era Presiden Jokowi jika terpilih dalam Pilpres 2024


Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

3 jam lalu

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto (kanan) dan Calon Wakil Presiden Cawapres, Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukung dan simpatisan di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

Masa kampanye Pilpres 2024 sejak 28 November 2023, berikut janji kampanye Prabowo-Gibran sepekan ini kampanye. Apa saja janjinya?


Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

3 jam lalu

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melepas 20 truk untuk operasi pasar wilayah DKI Jakarta dari Kantor Pusat Perum Bulog, Senin, 23 September 2019. TEMPO/Eko Wahyudi
Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

Mantan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG.


Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, (kedua kiri) berbincang bersama Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kedua kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. Operasi pasar digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di awal tahun 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

Istana menjawab soal isu Presiden Jokowi mencopot Budi Waseso dari posisi Direktur Utama Perum Bulog karena kedekatan dengan PDIP.


Jokowi Minta Pemerintah Pusat Bantu Bereskan Masalah Air di Kupang

4 jam lalu

Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Danga, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa, 5 Desember 2023. BPMI Setpres/Muchlis Jr
Jokowi Minta Pemerintah Pusat Bantu Bereskan Masalah Air di Kupang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah pusat untuk turun tangan membereskan masalah penyediaan air di Kupang, Nusa Tenggara Timur.