Anggota BPK Terpilih Soroti Soal Infrastruktur dan Pendidikan

(dari kiri) Anggota BPK terpilih 2019-2024 Pius Lustrilanang, Hendra Susanto, Harry Azhar Aziz, Daniel Tobing, Aqsanul Qosasih saat mengikuti Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan I Tahun 2019/2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Lima anggota yang akan digantikan antara lain Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, serta almarhum Eddy Mulyadi Soepardi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2019-2024 yang baru terpilih bersiap menjalankan sejumlah program. Achsanul Qosasi, satu dari lima anggota BPK yang lolos uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan akan mendalami pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dan badan usaha milik negara yang mengerjakan proyek infrastruktur.

Achsanul juga akan mendalami pemeriksaan sektor pendidikan pada awal masa jabatan. “Sesuai dengan konsep Nawacita, kualitas sektor pendidikan harus mulai ditingkatkan, termasuk untuk upaya pemeriksaan dan pemberian rekomendasi pada pemerintah,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Achsanul, politikus Partai Demokrat yang berstatus inkumben di jajaran anggota BPK, terpilih kembali setelah memperoleh 31 suara dalam mekanisme voting yang digelar Komisi XI DPR, Rabu petang lalu. Dia lolos bersama politikus Gerindra, Pius Lustrilanang; politikus Partai Golkar, Harry Azhar Aziz; politikus PDI Perjuangan, Daniel Tobing; dan auditor BPK, Hendra Susanto. Mereka merupakan bagian dari 30 kandidat anggota BPR yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Berbeda dengan Achsanul, Pius Lustrilanang yang saat voting mendapat suara terbanyak (43 suara) tak menjanjikan terobosan. “BPK ini kan lembaga lama yang sudah diatur oleh konstitusi, mekanisme kerjanya sudah jelas,” ujar dia. Menurut Pius, setiap lima tahun BPK membuat strategi sesuai dengan rencana pembangunan yang disusun oleh presiden.






KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

11 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

21 jam lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

2 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Desak Aparat Cari Aktor Intelektual di Balik Bom Polsek Astana anyar

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendesak Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana mengusut tuntas tragedi bom Polsek Astana anyar yang terjadi pagi ini.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

2 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

2 hari lalu

Menkumham Bakal Bentuk Tim untuk Sosialisasi KUHP Baru ke Masyarakat

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim sosialisasi KUHP yang baru disahkan kemarin. Tim akan ke daerah-daerah.


CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

2 hari lalu

CISDI Soal RKUHP yang Baru Disahkan: Relawan Kesehatan Seksual Rentan Alami Kriminalisasi

CISDI menyebut RKUHP yang baru disahkan kemarin luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasannya.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

2 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

2 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

2 hari lalu

Polisi Mulai Usir Massa Aksi Tolak Pengesahan RKUHP dari Gedung DPR

Masa Aksi penolakan pengesahan RKUHP diminta meninggalkan Gedung DPR karena dianggap sudah melewati batas waktu untuk berdemonstrasi.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

2 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.