TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memilih lima nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK pada sore ini, Rabu, 25 September 2019. Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate mengatakan pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting.
“Kami masing-masing memilih lima calon anggota BPK. Anggota BPK akan dipilih berdasarkan suara terbanyak,” ujar Johnny saat dihubungi pada Rabu sore.
Johnny mengatakan sistem pemilihan anggota BPK bersifat tertutup. Dewan akan menentukan lima nama untuk dibawa dalam rapat paripurna yang akan digelar pada 27 September 2019.
Setelah rapat paripurna, kelima nama ini bakal disetor ke Presiden joko Widodo atau Jokowi. Jokowi lantas akan menerbitkan surat keputusan presiden dan melantik lima calon pengaudit keuangan negara itu.
Lima nama yang saat ini masuk bursa pemilihan final anggota BPK telah disaring dari 62 calon. Sebelumnya, 55 calon dari total 62 peserta ini telah mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar oleh Komisi XI.
Sedangkan tujuh sisanya dinyatakan gugur karena tidak mengikuti tes uji kelayakan dan kepatutan. Adapun sebanyak 55 nama calon ini juga sudah melalui proses pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
Pemilihan anggota BPK sempat menuai kontroversi. Pimpinan DPR sempat maju-mundur menyerahkan nama calon anggota BPK ke DPD yang lolos uji passing grade lantaran terjadi kisruh dalam penentuan jumlah peserta. Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, pimpinan fraksi sempat terbelah saat akan menyetor nama peserta ke DPD.
“Fraksi 50:50,” ujarnya beberapa waktu lalu. Artinya, lima fraksi sepakat dengan nama peserta BPK yang lolos seleksi tahap final menurut Komisi XI dan separuh lagi menyatakan tidak setuju.
Menjelang pemilihan akhir calon anggota BPK, Fraksi Golkar pun sempat merombak anggotanya di Komisi XI. Ada tujuh anggota dipindahkan ke Komisi XI. Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng, yang juga Ketua Komisi XI, digeser ke Komisi V. Ia bertukar posisi dengan Muhidin Muhammad Said.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, terkait hal tersebut, setiap partai tentu memiliki kebijakan sendiri. Dalam kaitan kebijakan pemilihan BPK, Golkar telah memiliki kebijakan yang jelas."Kami ingin setiap kader yang ada di Komisi XI dapat mengamankan kebijakan partai," ujar Ace.
DEWI NURITA
