Dana Tambahan Infrastruktur di Papua 2020 Naik Jadi Rp 2,85 T

Suasana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw di Jayapura, Papua, 14 November 2017. PLBN Skouw terletak di Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua kini sedang dibangun 400 kios pasar, wisma Indonesia, rumah para pegawai kantor perbatasan lengkap dengan infrastruktur permukiman. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati sejumlah alokasi transfer ke daerah pada Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 atau RUU APBN 2020. Salah satu kesepakatannya yaitu dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

“Sebesar Rp 4,68 triliun,” kata Koordinator Panitia Kerja Transfer ke Daerah RUU APBN 2020 Teuku Riefky Harsya dalam rapat antara pemerintah dan Banggar DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 23 September 2019. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Setelah ini, RUU APBN 2020 akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disepakati menjadi UU.

Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Partai Demokrat tersebut merinci, bagian dana tambahan infrastruktur yang akan diterima Papua pada 2020 akan mencapai Rp 2,85 triliun. Sementara Papua Barat akan mendapat alokasi dana tambahan sebesar Rp 1,82 triliun.

Alokasi dana tambahan infrastruktur tahun depan untuk masyarakat Papua ini meningkat dibandingkan tahun 2019. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019, dana tambahan infrastruktur untuk Papua hanya sebesar Rp 4,26 triliun. Artinya, terjadi kenaikan hingga Rp 420 miliar pada tahun depan.

Sementara jika dirinci, dana tambahan untuk Papua pada 2019 adalah sebesar Rp 2,82 triliun. Sementara untuk Papua Barat sebesar Rp 1,44 triliun. Sehingga, dana tambahan infrastruktur untuk kedua daerah bertambah, masing-masing Rp 30 miliar dan Rp 380 miliar.

Sementara itu pada 2020, pemerintah juga akan menggelontorkan dana otonomi khusus bagi masyarakat Pulau Papua sebesar Rp 8,374 triliun. Angka ini naik tipis Rp 17 miliar sebesar dari tahun 2019 yang sebesar Rp 8.357 triliun.

FAJAR PEBRIANTO






Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

5 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

1 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

1 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

2 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

2 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

3 hari lalu

Laporan Tren Pasar: 3 Provinsi Ini Jadi Pencarian Teratas Properti di Luar Jakarta

Laporan tren pasar properti sejalan dengan angka pertumbuhan positif ketiga provinsi dalam periode Januari-Mei 2022.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

3 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

3 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.