Indonesia dan Cina Konsisten Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 22 Agustus 2017. Pemerintah Indonesia berencana membeli 11 pesawat Sukhoi Su-35 Rusia, nilainya mencapai 1,14 dolar AS dengan kesepakatan kerjasama imbal dagang (counter trade) dari produk komoditas karet, kopi, teh, dan minyak sawit (CPO), sehingga memberikan nilai ekspor ke Rusia bagi Indonesia sebesar 50 persen atau senilai 570 juta dolar AS dari nilai pembelian. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 22 Agustus 2017. Pemerintah Indonesia berencana membeli 11 pesawat Sukhoi Su-35 Rusia, nilainya mencapai 1,14 dolar AS dengan kesepakatan kerjasama imbal dagang (counter trade) dari produk komoditas karet, kopi, teh, dan minyak sawit (CPO), sehingga memberikan nilai ekspor ke Rusia bagi Indonesia sebesar 50 persen atau senilai 570 juta dolar AS dari nilai pembelian. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa Indonesia dan Cina konsisten dalam meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Ia menyampaikan hal itu dalam pertemuan bilateral dengan Executive Deputy Director of the Administrative Committee of Guangxi Pingxiang Integrated Free Trade Zone Wang Fanghong.

    Pertemuan dilakukan di sela-sela persiapan pameran Cina-ASEAN Expo ke-16 di Pingxiang, Guangxi, Jumat, 20 September 2019.

    “Ini merupakan awal kerja sama yang baik. Kita harap kerja sama ini dapat meningkatkan ekspor produk-produk potensial Indonesia dan mengisi pasar-pasar di Cina,” ujar Menteri Enggar lewat keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, 22 September 2019.

    Enggar menjelaskan pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Menteri General Administration of Customs  atau GACC di Beijing beberapa waktu lalu yang membahas tentang daerah perdagangan bebas di Cina.

    Menurut Enggar, zona perdagangan bebas di dua provinsi yaitu Guangxi dan Fujian dapat menjadi pintu masuk bagi produk sarang burung walet setengah jadi, produk buah-buah dan produk lainnya ke China.

    Hal tersebut karena dua provinsi tersebut memiliki kekhususan sebagai zona perdagangan bebas. “Kota Pingxiang di Provinsi Guangxi dan Provinsi Fujian mendapat kekhususan dari Pemerintah China sebagai daerah ekonomi spesial. Kedua kota tersebut dapat menerima berbagai komoditas yang kemudian akan diolah dan menjadi pintu masuk ke pasar Cina. Komoditas Indonesia dapat masuk melalui jalur darat dan laut,” kata Enggar.

    Pada kesempatan ini, Enggar juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Edible Bird’s Nest Processing Project Settled In antara Pemerintah China dan perwakilan perusahaan FKS Group dari Indonesia.

    Penandatanganan dilakukan oleh Executive Deputy Director of the Administrative Committee of Guangxi Pingxiang Integrated Free Trade Zone Wang Fanghong dan Edy Kusuma dari perusahaan FKS Group.

    Sebelumnya, Enggar bersama Wang Fanghong mengunjungi perbatasan darat Cina dan Vietnam di Pingxiang yang merupakan rute jalan darat masuknya komoditas dari negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam ke Cina.

    “Kita harus bisa mengoptimalkan potensi ekspor produk Indonesia ke Cina karena Cina memberi kesempatan pada Indonesia untuk memasukkan berbagai produknya ke Cina. Peluang inilah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” pungkas Enggar.

    Pada pertemuan ini, Menteri Enggar juga mempromosikan Trade Expo Indonesia ke-34 yang akan diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibiton (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang pada 16—20 Oktober 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.