Karhutla Merebak, KLHK: Salah Satunya untuk Buka Lahan Perkebunan

Petugas Taman Nasional berada di lahan hutan Taman Nasional Sebangau yang telah terbakar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis, 19 September 2019. Terbakarnya area Taman Nasional Sebangau diduga akibat api yang menjalar dari kebakaran lahan warga. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah pembukaan lahan untuk perkebunan. "Api muncul kan tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada manusia yang membawa api itu," katanya di Jakarta, Sabtu, 21 September 2019.

Dia mengatakan kebakaran hutan sering kali berkaitan dengan aktivitas perkebunan, korporasi dan masyarakat sering membuka lahan dengan cara membakar hutan karena hal tersebut adalah cara paling gampang dan murah. Oleh karena itu, cara berpikir korporasi dan masyarakat harus diubah dan memberikan penegakan hukum kepada siapa saja yang melakukan pembakaran.

Kebakaran lahan juga terjadi karena ada ekosistem gambut yang rusak yang juga disebabkan oleh aktivitas manusia. "Ekosistem gambut rusak karena ada perkebunan baik dari masyarakat mau pun korporasi. Mereka biasanya mengubah gambut dari basah menjadi kering agar bisa ditanam," kata dia.

Sejak 2015 KLHK telah menjatuhkan sanksi baik administratif maupun pidana kepada korporasi yang melanggar aturan tersebut. Pihaknya juga telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti polisi dan pengadilan tinggi negeri untuk menindak pelaku pembakaran hutan.

Beberapa kasus diklaim telah memberikan efek jera kepada pelaku, namun beberapa pelaku yang telah diberikan sanksi pada 2015 masih berani melakukan pembakaran hutan saat ini. Rasio menduga mereka yang kembali melakukan pembakaran hutan karena pengadilan tinggi negeri belum mempunyai pengalaman dalam menangani kasus tersebut.

Dia mengatakan pada 2015 sebanyak 65 perusahaan telah ditetapkan bersalah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Adapun dari puluhan perusahaan itu hanya tiga perusahaan yang dicabut izinnya, sementara sisanya diberikan sanksi administratif.

ANTARA






Tim Advokasi Kebebasan Akademik Menyebut KLHK Anti-Akademik

5 hari lalu

Tim Advokasi Kebebasan Akademik Menyebut KLHK Anti-Akademik

LBH Jakarta menyebut kebijakan tersebut KLHK larang peneliti asing bermasalah bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.


Pergub Soal Pengelolaan Taman Nasional Komodo Dicabut, Bagaimana Nasib Tarifnya?

7 hari lalu

Pergub Soal Pengelolaan Taman Nasional Komodo Dicabut, Bagaimana Nasib Tarifnya?

Sebelum ada pencabutan Pergub Nomor 85 Tahun 2022 mengenai pengelolaan Taman Nasional Komodo, Pemprov NTT sempat mendapat surat dari Menteri KLHK.


Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

11 hari lalu

Membantai Sukarelawan Pemadam Kebakaran Hutan, 49 Orang di Aljazair Dihukum Mati

Sejumlah 49 terdakwa dihukum mati karena mengeroyok hingga tewas seorang sukarelawan yang membantu memadamkan kebakaran hutan di Aljazair.


Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

12 hari lalu

Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur.


Penggugat CLS Karhutla Kalteng Kecewa Peninjauan Kembali Jokowi Dikabulkan MA, Ini Alasannya

12 hari lalu

Penggugat CLS Karhutla Kalteng Kecewa Peninjauan Kembali Jokowi Dikabulkan MA, Ini Alasannya

MA kabulkan peninjauan kembali atas kasus gugatan CLS karhutla Kalimantan Tengah 2015 yang diajukan Jokowi. Pihak penggugat kecewa. Alasannya?


Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

13 hari lalu

Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

Akivitas ilegal Ismail Bolong cs bukan hanya di level ekspolitasi, tetapi hingga distribusi dan penjualan.


Ditjen Perkebunan Rilis Corporate Identity Baru

15 hari lalu

Ditjen Perkebunan Rilis Corporate Identity Baru

Lambang baru diharapkan mampu mentransformasi nilai kerja bioindustri perkebunan.


MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

17 hari lalu

MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

LBH juga menyangsikan alat bukti baru atau novum yang disertakan dalam pengajuan PK Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015.


Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

18 hari lalu

Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

Anggota Komisi III DPR RI F-PAN Mulfachri Harahap menyatakan Riau menjadi salah satu provinsi dengan angka konflik pertanahan terbanyak di Indonesia.


Belantara Paparkan Program Agroforestri Lahan Gambut di COP27 UNFCCC

21 hari lalu

Belantara Paparkan Program Agroforestri Lahan Gambut di COP27 UNFCCC

Keberadaan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.