Pematangan Anggaran Pemindahan Ibu Kota Selesai di Akhir Tahun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

    Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata menuturkan prakiraan kebutuhan investasi pemindahan mencapai Rp466 triliun. Perkiraan dana tersebut diasumsikan sebelum pemilihan ibu kota diumumkan.

    Menurut Rudy, anggaran itu masih berupa asumsi atas pemindahan di tiga kandidat sebelumnya yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    “Kita siapkan 3 skema besar, APBN dan swasta akan terlibat. Macamnya mekanisme di KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) itu kan banyak, anggaran yang kita siapkan biayanya juga berbasis 3 alternatif lokasi itu,” ujar Rudy di Hotel Borobudur, Selasa 10 September 2019. 

    Dia menyatakan, target pematangan kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota dipastikan selesai akhir tahun ini. Dengan demikian masterplan pemindahan ibu kota akan lebih pasti utamanya untuk menarik investasi dari swasta.

    Sebelumnya, Bappenas sudah mengajukan rencana anggaran pemindahan ibu kota untuk dimasukkan dalam RAPBN 2020. Namun, jumlahnya tidak besar karena rencana pada 2020 masih pada tahap persiapan awal.

    Bisnis.com mencatat, total kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota, APBN hanya 19,2 persen atau sekitar Rp93,5 triliun. Untuk KPBU ditargetkan porsinya 54,6% atau Rp265,2 triliun. Sisanya untuk swasta persentasenya 26,2 persen dengan nilai investasi Rp127,3 triliun.

    Sampai dengan 20 Agustus 2019, Bappenas menjabarkan nilai total pembiayaan ibu kota sekitar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun. Mayoritas porsi pembiayaan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,2 triliun.

     
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.