Darmin Nasution: Fintech Rentan Risiko Pencucian Uang

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, mendengarkan penjelasan dari Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo (kiri) dan Dirut Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro (dua dari kiri) saat mengunjungi booth Mandiri di arena Indonesia Fintech Festival & Conference 2016 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City Serpong, Tangerang Selatan, Banten, 30 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, mendengarkan penjelasan dari Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo (kiri) dan Dirut Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro (dua dari kiri) saat mengunjungi booth Mandiri di arena Indonesia Fintech Festival & Conference 2016 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City Serpong, Tangerang Selatan, Banten, 30 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan pemerintah dan otoritas perlu mengantisipasi sejumlah tantangan yang muncul dari pengembangan teknologi finansial alias fintech di Indonesia. Namun, berbarengan dengan itu ia menyebut ruang inovasi mesti tetap ada.

    Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah kemungkinan fintech digunakan untuk praktik pencucian uang. "Perkembangan fintech rentan risiko pencucian uang," ujar Darmin di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

    Di samping itu, tantangan yang juga dihadapi dalam perkembangan industri fintech ini adalah bagaimana regulator dan otoritas bisa mengantisipasi fenomena winner takes all, alias pemain industri yang unggul akan mengambil semua peluang yang ada di pasar, sementara sisanya gugur. Fenomena ini disebut pernah terjadi pada industri dagang online alias e-commerce.

    Selain dua tantangan itu, dia menyebut adanya risiko penyalahgunaan data pribadi para pengguna layanan fintech. Karena itu regulator mesti menyiapkan langkah mitigasi agar potensi persoalan tersebut bisa dicegah di kemudian hari.

    "Karena itu, untuk mendorong tumbuhnya fintech di Indonesia, pemerintah dan otoritas perlu menyeimbangkan antara mitigasi risiko dan membuka ruang inovasi, di samping perlunya pemahaman mengenai lanskap ekosistem, dan dinamika industri," ujar dia.

    Melihat segala tantangan itu, Darmin mengatakan langkah regulator ke depannya menjadi penting untuk dikaji. Sebab, masuknya ekonomi keuangan digital sudah tidak bisa ditawar lagi. "Ini adalah masa depannya dunia, bukan hanya Indonesia," tutur dia.

    Kalau hingga beberapa tahun lalu, sejumlah pihak masih membicarakan persoalan disrupsi, maka saat ini mau tidak mau Indonesia ikut masuk mengikuti tren digital yang mulai merebak.

    Belum lagi, Darmin juga melihat fintech sebagai salah satu lahan pekerjaan baru di masa depan. Ini adalah imbas dari tren dunia digital yang banyak mengubah lanskap dunia pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan yang menghilang, masa depan lapangan kerja dunia pun mengarah ke dunia digital, salah satunya fintech. "Dunia sekarang ini  betul-betul berkembang eksponensial dalam era digital."

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.