Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LBH Pers: Blokir Internet di Papua Perlambat Akses Wartawan

Reporter

image-gnews
Sejumlah mahasiswa Papua yang berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, 22 Agustus 2019, membawa gambar wajah monyet sebagai bentuk protes atas diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. TEMPO/Ahmad Faiz
Sejumlah mahasiswa Papua yang berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, 22 Agustus 2019, membawa gambar wajah monyet sebagai bentuk protes atas diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.Co, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum Pers alias LBH Pers mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika segera mencabut blokir internet bagi masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat. Pasalnya, pemerintah telah memblokir akses data sejak Rabu malam, 21 Agustus 2019.

"Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Kominfo dalam melakukan upaya pelambatan dan atau pemblokiran akses internet untuk mencegah masifnya penyebaran hoaks, tindakan ini merupakan pembatasan hak-hak publik untuk mengakses dan memperoleh informasi," kata Direktur LBH Pers Ade Wahyudin dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Agustus 2019.

Hal ini juga, ujar Ade, memperlambat akses wartawan untuk mendapatkan informasi dan memantau kondisi di Papua. Ia pun menyatakan kekhawatirannya akan situasi Papua saat ini. Sebab, tidak ada yang bisa memantau kondisi dan berita terkini mengenai hal yang terjadi di sana.

Ade juga menyoroti pengerahan pasukan dari luar Papua ke Papua yang dinilai mencerminkan pemerintah lebih mengutamakan pendekatan keamanan sebagai solusi persoalan ini. Ia berujar pendekatan seperti ini justru membuat beberapa kalangan khawatir akan berpotensi terjadinya benturan kekerasan.

"Semua pihak akan dirugikan dengan adanya kekerasan dalam konflik, seharusnya Pemerintah tidak mendahulukan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik Papua," tutur Ade.

Di saat yang sama, Ade melihat potensi sensor dan intervensi media dalam kondisi seperti ini sangat berpotensi terjadi. Karena itu, LBH Pers mengingatkan kepada internal maupun eksternal media bahwa tindakan sensor dan intervensi merupakan tindakan pidana dalam UU Pers Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 18 ayat 1.

Sehingga, ia meminta jurnalis dan media harus berani menyuarakan fakta demi tercapainya masyarakat yang informatif lebih jauh lagi terbukanya peluang keadilan untuk masyarakat Papua. Peran media dalam situasi ini adalah bukan hanya mengedepankan jurnalisme damai yang mengesampingkan keadilan dalam masyarakat.

"Mengingat pemberitaan isu Papua yang dinilai sangat sensitif dan memicu adanya konflik yang baru, jangan sampai terjadi provokasi diantara kedua belah pihak," tutur Ade.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

LBH Pers pun meminta kepada perusahaan media dan rekan-rekan jurnalis untuk lebih menggaungkan kepada pemerintah untuk pentingnya pendekatan non keamanan. "Selain itu, media dalam penyebaran pemberitaan isu Papua harus akurat dan mencari narasumber yang berkompeten dan berimbang."

Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan memblokir internet di Papua dan Papua Barat, menyusul adanya aksi demonstrasi yang terus berlanjut. Pemblokiran layanan data dilakukan sejak Rabu sore, 21 Agustus 2019. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan situasi. Selain itu, pemblokiran oleh kementerian juga menimbang alasan keamanan dan ketertiban.

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan belum memastikan kapan akan mencabut kebijakan tersebut. Ia menyebut ada dua syarat agar layanan telekomunikasi dapat kembali pulih.

Pertama, kata Ferdinandus, jika situasi sudah normal. Situasi bakal dipandang normal apabila ketegangan demonstran mereda. Tandanya, tidak ada lagi kerusuhan dan aksi di jalanan.

Syarat kedua blokir internet dibuka adalah jumlah penyebaran konten-konten hoaks di Papua yang mengandung narasi provokatif menurun. Ferdinandus mengatakan, dalam tiga hari, telah ditemukan 62 akun aktif yang menyebarkan konten sensitif dan memantik kericuhan. Konten tersebut tersebar melalui platform WhatsApp Group, Instagram, dan Facebook.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Nikmati 10 Keindahan Alam Papua, Bak Permata Tersembunyi

2 jam lalu

Suasana Sungai Baliem yang tenang dan berair dingin. Foto: @rolanddaniello
Nikmati 10 Keindahan Alam Papua, Bak Permata Tersembunyi

Raja Ampat hanyalah salah satu kemegahan alam Papua, masih banyak lagi potongan surga dan permata tersembunyi yang menunggu untuk dijelajahi


Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

3 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah secara serius memberantas judi online. Salah satunya dengan membentuk satgas.


Mengenal 5 Suku di Papua Beserta Tradisi Uniknya

3 jam lalu

Sekelompok warga  Suku Asmat dengan menggunakan perahu dan dayung mengikuti kegiatan parade foto   sebagai salah satu kegiatan dalam festival Asmat  di Sungai Aswet Kabupaten Asmat-Papua (11/10).   ANTARA /Husyen Abdillah
Mengenal 5 Suku di Papua Beserta Tradisi Uniknya

Di Provinsi Papua saja, terdapat 255 suku dengan bahasa dan budaya yang berbeda.


Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

5 jam lalu

Ilustrasi tewas/meninggal/mayat. Shutterstock
Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

Korban disebut dikepung oleh sekitar sepuluh anggota kelompok bersenjata pimpinan Undius Kogoya di Paniai, Papua Tengah.


Kominfo Jalin Kerja sama dengan Google, Cegah Konten Judi Online Masuk Aplikasi

1 hari lalu

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong menjelaskan peraturan tentang public right di gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kominfo Jalin Kerja sama dengan Google, Cegah Konten Judi Online Masuk Aplikasi

Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Google memberantas judi online memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence


Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

1 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.


Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

2 hari lalu

Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD 1945 dinilai tidak relevan dengan konteks politik saat ini. Tak ada urgensinya mengamendemen UUD 1945.


Satgas Damai Cartenz Sebut Senus Lepitalen yang Ditembak Mati TPNPB-OPM Pernah Disandera

3 hari lalu

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
Satgas Damai Cartenz Sebut Senus Lepitalen yang Ditembak Mati TPNPB-OPM Pernah Disandera

Senus Lepitalen, warga yang ditembak mati TPNPB-OPM, termasuk korban penyanderaan yang menimpa karyawan PT IBS tahun lalu


Empat Senjata Api Dicuri dari Polres Yalimo, TPNPB-OPM Bantah Terlibat

3 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Empat Senjata Api Dicuri dari Polres Yalimo, TPNPB-OPM Bantah Terlibat

TPNPB-OPM mengaku tidak mengetahui pencurian senjata api yang diduga dilakukan anggota Polres Yalimo, Papua Pegunungan.


Satgas Operasi Damai Cartenz, Bantah Senus Lepitalen yang Mati ditembak OPM adalah Intelejen Indonesia

3 hari lalu

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
Satgas Operasi Damai Cartenz, Bantah Senus Lepitalen yang Mati ditembak OPM adalah Intelejen Indonesia

Satgas Operasi Damai Cartenz menyebut TPNPB-OPM hanya mencari alasan untuk menembak warga sipil.