TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro tak setuju dengan wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya dan Kota Jakarta Tenggara. Menurut Bambang, upaya pemekaran wilayah ini bukan solusi tunggal untuk menyelesaikan persoalan.
"Kami melihat membentuk provinsi baru enggak akan menyelesaikan masalah," kata Bambang di Universitas Indonesia, Kamis, 22 Agustus 2019.
Wacana itu semula dicetuskan Wali Kota Bogor Bima Arya. Ia beralasan pemekaran provinsi bertujuan untuk mempersempit jenjang birokrasi. Bima Arya lalu membentuk tim pengkaji untuk menyatukan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi menjadi provinsi.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, Bambang memastikan pemerintah tidak memiliki agenda pemekaran Provinsi Bogor Raya dan Kota Jakarta Tenggara. Ke depan, ia menyebut pemerintah hanya berfokus mengembangkan wilayah metropolitan.
Wilayah yang dia maksud meliputi kota-kota di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nantinya, kota yang akan terdampak pengembangan bakal memiliki fasilitas publik setara dengan yang dirasakan warga Jakarta.
Artinya, tanpa status wilayah administrasi mandiri, kota-kota tersebut tetap akan berkembang cepat. Untuk membangun fasilitas di kota terdampak pengembangan wilayah metropolitan, Bambang mengatakan perlu ada kerja sama antar-daerah.
"Kerja sama ini mencakup bagaimana pembangunan fasilitas seperti transportasi publik tidak terhalang administrasi," ujarnya. Bambang meyakinkan, pengembangan wilayah metropolitan merupakan solusi yang lebih baik ketimbang pembentukan provinsi anyar.
