2019, Defisit BPJS Kesehatan Diestimasikan Capai Rp 28,5 Triliun

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo BPJS Kesehatan.  bpjs-kesehatan.go.id

    Logo BPJS Kesehatan. bpjs-kesehatan.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan defisit keuangan yang ditanggung lembaganya diestimasikan mencapai Rp 28,5 triliun pada tahun ini.

    "Estimasi kita pada current running seperti ini RP 28,5 triliun, ini carried dari tahun lalu Rp 9,1 triliun plus tahun ini Rp 19 triliun," ujar Kemal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

    Kemal mengatakan salah satu penyebab defisit itu adalah perkara iuran. Di samping besarannya yang disarankan naik, kolektabilitas dari iuran tercatat belum maksimal. "Ada hal lain yang harus kami perbaiki seperti efisiensi, kontrol manajemen risiko, semuanya."

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, defisit BPJS Kesehatan terus melebar sejak 2014 lalu. Kendati, pemerintah juga terus memberi bantuan keuangan kepada lembaga jaminan sosial kesehatan tersebut,

    Pada 2014, defisit itu tercatat Rp 1,9 triliun dan belum ada bantuan pemerintah yang digelontorkan. Angka tersebut melebar menjadi Rp 9,4 triliun pada 2015. Dengan adanya injeksi pemerintah RP 5 triliun, defisit itu berkurang menjadi Rp 4,4 triliun.

    Berikutnya, pada 2016 defisit BPJS Kesehatan tercatat Rp 6,7 triliun. Namun, dengan bantuan pemerintah Rp 6,8 triliun, angkanya pun surplus menjadi Rp 100 miliar. Setahun kemudian, angka itu lubang defisit kembali menganga ke angka Rp 13,8 trliun. Suntikan dana pemerintah Rp 3,6 triliun berhasil memangkas defisit menjadi Rp 10,2 triliun.

    Tak kunjung sehat, defisit di 2018 kian melebar dengan mencapai Rp 19,4 triliun. Meski telah diberi dana pemerintah Rp 10,3 triliun, defisit tetap ada di angka RP 9,1 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada sejumlah akar masalah defisit BPJS Kesehatan, antara lain struktur iuran yang masih underpriced atau di bawah perhitungan aktuaria. Di samping itu, banyak peserta mandiri yang mendaftar pada saat sakit dan saat mendapat layanan kesehatan berhenti mengiur BPJS Kesehatan.

    Di samping itu, tingkat keaktifan peserta mandiri BPJS Kesehatan masih cukup rendah, yaitu hanya sekitar 54 persen. Padahal, tingkat utilisasinya tergolong sangat tinggi. Ia juga mengatakan beban pembiayaan penyakit katastropik masih sangat besar, yaitu 20 persen dari total biaya manfaat.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.