Sri Mulyani: Ada Tekanan Agar Kami Injeksi Lagi BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019. Rapat kerja tersebut membahas pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Bea Materai dan BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah melunasi kewajibannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kewajiban itu berupa bantuan iuran kepada masyarakat yang kurang mampu alias Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, serta iuran pemerintah sebagai pemberi kerja.

Bahkan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga membiayai defisit dana jaminan sosial kesehatan dalam bentuk penyertaan modal negara dan bantuan pemerintah. "PBI satu tahun sudah kami bayar keseluruhan, sampai Juni kemarin, untuk menambal agar tidak defisit. Ternyata sekarang masih defisit sehingga ada tekanan untuk injeksi lagi," ujar dia dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

Pada 2018 lalu, pemerintah membayarkan Rp 5,4 triliun sebagai iuran untuk sebagian biaya iuran BPJS Kesehatan ASN, TNI, dan Polri, baik yang aktif maupun pensiunan. Pemerintah juga menggelontorkan duit Rp 25,5 triliun untuk melunasi PBI Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, pemerintah juga menginjeksi BPJS Kesehatan dengan dana Rp 10,3 triliun.

Dengan rincian tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berujar total biaya yang diberi pemerintah adalah Rp 41,2 triliun atau 50,2 persen dari keseluruhan penerimaan iuran BPJS Kesehatan. Tercatat penerimaan iuran pada tahun lalu adalah Rp 82 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, istri Tony Sumartono ini menegaskan bahwa kewajiban peserta adalah membayar iuran, kecuali mereka yang tidak mampu akan ditanggung pemerintah. Karena itu, ia meminta peserta BPJS Kesehatan yang mampu agar disiplin dalam membayar iuran. Itu pula alasan BPJS Kesehatan diberi wewenang, hak dan kekuasaan untuk memaksa mereka.

Apabila wewenang itu tidak dipergunakan sebagai mana mestinya, maka para kewajiban peserta itu tidak pernah tertagih, yang berimbas kepada kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Di sisi lain, Kementerian Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi.

"Nanti dengan mudah saja datang ke Kementerian Keuangan saja, ini defisit, kan seperti itu yang terjadi sekarang, lebih mudah  minta bantuan ke menteri keuangan daripada nagih," tutur Sri Mulyani. "Karena yang di situ tidak populer, yang di sini enak, jadi semua orang bicara seolah-olah menteri keuangan yang belum bayar, padahal kami sudah bayar dan memberi bantuan. Tapi kami dianggap yang menjadi salah satu persoalan."

 

 






Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

30 menit lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

49 menit lalu

Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

Dalam kondisi yang serba tak pasti, Sri Mulyani mengatakan generasi muda dapat melihatnya sebagai bekal pada masa mendatang.


Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

2 jam lalu

Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

Sri Mulyani melihat potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

2 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

10 jam lalu

Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Walikota Palopo, H. M. Judas Amir menerima penghargaan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.


Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

11 jam lalu

Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

Sri Mulyani Indrawati khawatir jika masyarakat Indonesia belum bisa makmur di 2045 atau ketika RI menginjak usia 100 tahun.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

13 jam lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

14 jam lalu

Ikuti Prosedur JKN, Faizal Operasi Angkat Kandung Empedu Tanpa Biaya

Mulai dari mendapatkan rujukan dari klinik ke RS Bhayangkara di Mamuju, sampai akhirnya mendapatkan rujukan ke RS Siloam di Makassar semua gratis.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

14 jam lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

15 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.