TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo menyampaikan interupsi terkait rencana pemindahan ibu kota dalam rapat paripurna RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018. Interupsi disampaikan setelah Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuka rapat paripurna.
"Interupsi, Ketua. Saya ingin sampaikan terkait pemindahan ibu kota. Ini tentu kalau jadi skala prioritas menteri cukup berat," kata Bambang di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2019.
Bambang mengatakan pemerintah semestinya berfokus pada prioritas kerja lain ketimbang pemindahan ibu kota. Ia mengatakan saat ini banyak kebutuhan yang belum terpenuhi sesuai dengan targetnya. Misalnya kebutuhan pangan.
Ia berpandangan, pemerintah mestinya lebih dulu memperhatikan ketahanan pangan dan stabilitas harga. Bambang mengklaim saat ini harga komoditas di Indonesia bahkan telah jauh lebih mahal ketimbang harga komoditas di Arab.
Selain soal pangan, prioritas lain yang dinilai mesti memperoleh perhatian ialah tarif listrik dan air bersih. Tanpa menyebut pembandingnya, Bambang mengatakan saat ini harga kebutuhan pasokan listrik dan air bersih melambung.
"Lalu masalah pengairan. Banyak daerah, seperti di Dumai, yang daerahnya butuh dialiri air bersih," ujar Bambang. Anggota komisi VI DPR RI ini juga menilai fasilitas dan infrastruktur transportasi udara di calon ibu kota baru belum mumpuni.
Dalam wawancara khusus bersama Tempo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan yakin akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ia mengatakan pemerintah telah merencanakan proyek itu secara matang.
“Konsepnya sudah matang. Nanti saya suruh paparkan Bappenas,” ujar Jokowi pada Senin, 20 Agustus 2019. Menurut Jokowi, pemerintah telah menghitung proyeksi anggaran pemindahan ibu kota sebesar Rp 460 triliun. Ia menyebutkan seperempat anggaran itu nantinya diambil dari APBN.
