Bos PT INKA Beberkan Kronologis Bus Transjakarta yang Mangkrak

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan unit bus transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) mangkrak di sebuah lahan kosong di Dramaga, Kabupaten Bogor, Minggu 28 Juli 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

    Ratusan unit bus transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) mangkrak di sebuah lahan kosong di Dramaga, Kabupaten Bogor, Minggu 28 Juli 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro membeberkan kronologis bus Transjakarta yang saat ini mangkrak. Dia mengatakan pada 2013, pemerintah DKI Jakarta mencari bus berbahan bakar gas, karena saat itu belum ada. Lalu INKA mengikuti lelang pada saat itu.

    "Lelang beneran bukan lelang berafiliasi macem-macem. Kita menang, dan pasti tidak ada kong-kalikong," kata Budi di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

    Setelah menang lelang, INKA langsung memproduksi sendiri, bukan bus buatan Cina. Dia mengatakan bus yang buatan Cina yang menjadi masalah waktu itu, karena dulu itu memang ada perusahaan abal-abal macam-macam.

    Bahkan kata dia, INKA saat itu juga diperiksa polisi. "Namun kami jelaskan tidak beli dari Cina, kami produksi sendiri," ujarnya.

    Waktu berjalan, bus buatan PT INKA sudah jadi waktu itu, lalu dikirim ke PT Kereta Api Indonesia (Persero). Namun, pada saat mau dilakukam proses testing muncul kasus. "Sehingga Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta waktu itu Basusi Tjahaja Purnama) bilang semua proses pengadaan bus berhenti, tidak boleh lanjut. Termasuk proses pengujian yang harusnya kita dilaksanakan, tidak jadi," kata Budi.

    Padahal bus tersebut sudah sampai. "Ya kan. Siapa yang Rugi? Yang rugi INKA. Oke, masalah kan jadinya," kata dia.

    Selanjutnya, kata dia, juga terdapat masalah, yaitu temuan BPK yang menyatakan DP harus dikembalikan, kontrak dibatalkan. Tapi, menurutnya di sisi lain ada juga kemungkinan BPK bisa, pemerintah tidak seperti itu.

    "Ini yang sedang dalam proses. Kami minta rekomendasi BPK. Apakah dikembalikan DP-nya atau tidak. Kalau iya, ya kami tarik busnya. Karena itu kan saya musti bayar maintenance di situ, uang parkir, dan lainnya," kata dia.

    Dia berharap kalau bisa DP tidak dikembalikan dan busnya dibawa pemda DKI untuk dijalankan oleh PPD.

    Sebelumnua, sebanyak 36 unit bus Transjakarta berwarna oranye mangkrak di belakang pangkalan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. PT Transjakarta menyanggah kepemilikannya dan menuding Perum PPD. PPD setali tiga uang karena memiliki versi sendiri.

    Kepala Humas PT Transjakarta Wibowo tidak menampik bahwa bus tersebut milik Transjakarta. Dia menyebut bus-bus itu adalah milih PPD. Sedangkan Transjakarta hanya bekerja sama dengan PPD untuk sistem pembayaran saja.

    "Itu milik PPD. Transjakarta hanya bekerja sama dengan PPD dengan sistem pembayarannya rupiah per kilometer," kata Wibowo, Rabu, 24 Juni 2019. Sementara itu, Direktur utama Perum PPD, Pande Putu Yasa mengatakan bus tersebut bukan milik PPD. Namun milik PT INKA yang di titipkan sejak 2015.

    MUH HALWI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.