Sindir Rokhmin Dahuri, Susi: yang Bangkrut Perusahaan Ilegal

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memberikan orasi pada aksi Tolak Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Taman Aspirasi, Monas, Jakarta, Ahad, 21 Juli 2019. Menurut Susi menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai agar laut Indonesia tidak tercemar oleh sampah plastik. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perikanan dan Kelautan tahun 2001-2004, Rokhmin Darmin, mengatakan saat ini industri perikanan bertumbangan karena banyaknya kebijakan yang sifatnya melarang. Menanggapi pandangan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  menanggapi bahwa industri perikanan yang bangkrut adalah mereka yang ilegal atau pencuri ikan.

"Yang Bangkrut dan Hancur adalah Industri Pencurian Ikan. Industri Pencurian Ikan memang saya bangkrutkan," tulisnya melalui akun resmi Twitter @susipudjiastuti pada Rabu, 7 Agustus 2019.

Susi memastikan, dirinya tidak akan membiarkan industri perikanan yang melakukan pencurian ikan. "BTW Kapal asing dilegalkan jadi berbendera Indonesia tahun 2001," sindir Susi lagi.

Susi bahkan menyerukan kepada warganet bahwa untuk menghancurkan industri pencurian ikan. Ia juga mempertanyakan, industri perikanan mana yang bangkrut karena kebijakan-kebijakannya selama menjadi Menteri KKP.

Jika sudah jelas daftar-daftar perusahaan perikanan yang gulung tikar, Menteri Susi akan menjelaskan, apa penyebab dari tutupnya suatu industri perikanan. "Wong listnya  tidak sampai 100 kok, pemiliknya/agennya paling 20 sampai dengan 30 orang saja," Susi mengutip salah satu laman berita yang menunjukkan kesejahteraan nelayan membaik.

Keterangan Susi yang mengatakan kehidupan nelayan sudah membaik diamini oleh salah satu netizen yang mengaku dekat dengan para nelayan. "Saya yang di lapangan tau betul nelayan kecil yang sudah menikmati dari kebijakan ibu, dan pengusaha yang bangkrut jg beberapa saya sudah lihat hanya kaki tangan pencuri ikan dari negara lain," ujar akun Twitter @taufikaris1613.

Juga ada cuitan lain bernada dukungan untuk Susi. "Kami bersamamu bu, dalam memberantas para pencuri ikan. Setiap kebijakan pasti ada efeknya, pasti ada yg senang dan tidak senang. Selama bertahun-tahhn para ilegal fishing meraup keuntungan yang besar, sekarang saatnya nelayan yg meraih keuntungan yang besar dan mereka (ilegal fishing) hancur," tulis akun Twitter @ronald192708.

Banyak warganet yang mendukung apa yang telah dilakukan Susi Pudjiastuti dengan kebijakan yang dikeluarkannya. Bos Susi Air ini ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada era Presiden Joko Widodo jilid pertama. 

EKO WAHYUDI






Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

1 hari lalu

Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

Karyoto menceritakan peristiwa penangkapan buronan Izil Azhar yang dilakukan pada Selasa 24 Januari 2023.


Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

1 hari lalu

Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

Huawei Indonesia buka suara setelah salah satu karyawannya ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Berikut penjelasannya.


Sejumlah Pejabat Ukraina Mundur Massal, Ini Penyebabnya

1 hari lalu

Sejumlah Pejabat Ukraina Mundur Massal, Ini Penyebabnya

Ukraina memiliki sejarah korupsi endemik, termasuk di kalangan elit politik, tetapi upaya untuk membasmi korupsi telah dibayangi invasi Rusia


KPK Temukan Celah Korupsi pada Program Penurunan Stunting di Daerah

1 hari lalu

KPK Temukan Celah Korupsi pada Program Penurunan Stunting di Daerah

KPK menyebut masih terdapat celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam program penurunan stunting di daerah.


Parlemen Ukraina Susun RUU Transparansi Pertahanan Usai Muncul Dugaan korupsi

1 hari lalu

Parlemen Ukraina Susun RUU Transparansi Pertahanan Usai Muncul Dugaan korupsi

Ketua komite parlemen untuk urusan anti-korupsi berharap RUU itu akan mewajibkan harga dibayarkan pertahanan diunggah ke website


Korupsi PLTU Cirebon 2, Rakyat Peduli Lingkungan Kembali Surati KPK

1 hari lalu

Korupsi PLTU Cirebon 2, Rakyat Peduli Lingkungan Kembali Surati KPK

Rakyat Peduli Lingkungan atau Rapel mengingatkan kasus dugaan korupsi PLTU Cirebon 2 yang menyeret eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisasatra.


Krisis Politik, Bulgaria Umumkan Pemilihan Kelima dalam Dua Tahun

2 hari lalu

Krisis Politik, Bulgaria Umumkan Pemilihan Kelima dalam Dua Tahun

Bulgaria telah diguncang ketidakstabilan politik sejak protes antikorupsi pada 2020.


3 Poin Penting Sidang Konsumen Meikarta, dari Alamat Tak Jelas hingga Error in Persona

2 hari lalu

3 Poin Penting Sidang Konsumen Meikarta, dari Alamat Tak Jelas hingga Error in Persona

Sebanyak 18 konsumen Meikarta resmi digugat secara perdata oleh PT MSU selaku pengembang Meikarta. Simak 3 poin penting dalam sidang kemarin itu.


PDIP dan PKB Setuju Kades Tuntut 9 Tahun Masa Jabatan, Pakar Hukum: Rawan Korupsi

2 hari lalu

PDIP dan PKB Setuju Kades Tuntut 9 Tahun Masa Jabatan, Pakar Hukum: Rawan Korupsi

Para Kades di Tanah Air menuntut masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun menuai pro kontra. Pakar hukum sebut justru rawan korupsi. Mengapa?


5 Fakta Terbaru tentang Polemik Meikarta: Konsumen Tak Terima Digugat Rp 56 M hingga Penjelasan Pengembang

2 hari lalu

5 Fakta Terbaru tentang Polemik Meikarta: Konsumen Tak Terima Digugat Rp 56 M hingga Penjelasan Pengembang

Tak sedikit konsumen mempersoalkan unit apartemen yang tak kunjung diterima. Berikut deretan fakta terbaru seputar polemik proyek Meikarta tersebut.