Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sindir Rokhmin Dahuri, Susi: yang Bangkrut Perusahaan Ilegal

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memberikan orasi pada aksi Tolak Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Taman Aspirasi, Monas, Jakarta, Ahad, 21 Juli 2019. Menurut Susi menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai agar laut Indonesia tidak tercemar oleh sampah plastik. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memberikan orasi pada aksi Tolak Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Taman Aspirasi, Monas, Jakarta, Ahad, 21 Juli 2019. Menurut Susi menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai agar laut Indonesia tidak tercemar oleh sampah plastik. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perikanan dan Kelautan tahun 2001-2004, Rokhmin Darmin, mengatakan saat ini industri perikanan bertumbangan karena banyaknya kebijakan yang sifatnya melarang. Menanggapi pandangan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti  menanggapi bahwa industri perikanan yang bangkrut adalah mereka yang ilegal atau pencuri ikan.

"Yang Bangkrut dan Hancur adalah Industri Pencurian Ikan. Industri Pencurian Ikan memang saya bangkrutkan," tulisnya melalui akun resmi Twitter @susipudjiastuti pada Rabu, 7 Agustus 2019.

Susi memastikan, dirinya tidak akan membiarkan industri perikanan yang melakukan pencurian ikan. "BTW Kapal asing dilegalkan jadi berbendera Indonesia tahun 2001," sindir Susi lagi.

Susi bahkan menyerukan kepada warganet bahwa untuk menghancurkan industri pencurian ikan. Ia juga mempertanyakan, industri perikanan mana yang bangkrut karena kebijakan-kebijakannya selama menjadi Menteri KKP.

Jika sudah jelas daftar-daftar perusahaan perikanan yang gulung tikar, Menteri Susi akan menjelaskan, apa penyebab dari tutupnya suatu industri perikanan. "Wong listnya  tidak sampai 100 kok, pemiliknya/agennya paling 20 sampai dengan 30 orang saja," Susi mengutip salah satu laman berita yang menunjukkan kesejahteraan nelayan membaik.

Keterangan Susi yang mengatakan kehidupan nelayan sudah membaik diamini oleh salah satu netizen yang mengaku dekat dengan para nelayan. "Saya yang di lapangan tau betul nelayan kecil yang sudah menikmati dari kebijakan ibu, dan pengusaha yang bangkrut jg beberapa saya sudah lihat hanya kaki tangan pencuri ikan dari negara lain," ujar akun Twitter @taufikaris1613.

Juga ada cuitan lain bernada dukungan untuk Susi. "Kami bersamamu bu, dalam memberantas para pencuri ikan. Setiap kebijakan pasti ada efeknya, pasti ada yg senang dan tidak senang. Selama bertahun-tahhn para ilegal fishing meraup keuntungan yang besar, sekarang saatnya nelayan yg meraih keuntungan yang besar dan mereka (ilegal fishing) hancur," tulis akun Twitter @ronald192708.

Banyak warganet yang mendukung apa yang telah dilakukan Susi Pudjiastuti dengan kebijakan yang dikeluarkannya. Bos Susi Air ini ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada era Presiden Joko Widodo jilid pertama. 

EKO WAHYUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


3 Terdakwa Perkara Suap Basarnas Dituntut Hukuman di Bawah 4 Tahun Penjara

7 jam lalu

Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 4 September 2023. Mulsunadi Gunawan, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pemberian suap sebesar Rp.88,3 miliar kepada Kepala Basarnas RI periode 2021-2023, Henri Alfiandi dan Koorsmin Basarnas RI, Afri Budi Cahyanto terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas Tahun 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
3 Terdakwa Perkara Suap Basarnas Dituntut Hukuman di Bawah 4 Tahun Penjara

Ketiga terdakwa itu dianggap terbukti menyuap eks Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi.


Kejagung Sita 1.062 Gram Emas dan Uang Ratusan Miliar dalam Kasus Korupsi PT Timah

7 jam lalu

Kapuspenkum Kejagung I Ketut Sumedana memberikan keterangan pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Yusrizki sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022 yang juga menjerat Jhonny G Plate. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kejagung Sita 1.062 Gram Emas dan Uang Ratusan Miliar dalam Kasus Korupsi PT Timah

Barang bukti yang disita dari kasus korupsi PT Timah meliputi 65 keping emas, uang miliaran rupiah, dan uang dalam bentuk dolar Singapura dan Amerika.


Vietnam Diguncang Skandal Korupsi Rp 1.900 T, Terbesar di ASEAN

2 hari lalu

Ilustrasi korupsi. Pexel/Cottonbro
Vietnam Diguncang Skandal Korupsi Rp 1.900 T, Terbesar di ASEAN

Skandal korupsi terbesar mengguncang perbankan Vietnam dengan total nilai Rp 1.900 T, terbesar di Asia Tenggara.


Sidang Korupsi Netanyahu Tetap Berlanjut di Tengah Perang Hamas Israel

2 hari lalu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan konferensi pers dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Kabinet Benny Gantz (tidak digambarkan) di pangkalan militer Kirya di Tel Aviv, Israel, 28 Oktober 2023. ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS
Sidang Korupsi Netanyahu Tetap Berlanjut di Tengah Perang Hamas Israel

Sebuah pengadilan di Yerusalem akan melanjutkan sidang Benjamin Netanyahu yang terjerat tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.


KPK Rilis 9 Nilai Integritas Lawan Tindakan Korupsi

2 hari lalu

Sejumlah petugas membentangkan spanduk berukuran raksasa bertuliskan Kampanye Hajar Serangan Fajar, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023. Kampanye Hajar Serangan Fajar ini sebagai bentuk seruan pendidikan pencegahan antikorupsi kepada seluruh masyarakat untuk menolak, menghindari dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 mendatang berlangsung secara jujur, bersih dan adil. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Rilis 9 Nilai Integritas Lawan Tindakan Korupsi

Salah satu yang paling penting dalam melawan tindakan korupsi adalah kejujuran. Itu menjadi salah satu integritas melawan tindakan korupsi KPK.


Kata Ganjar Korupsi Harus Disikat

3 hari lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan penyandang disabilitas saat peringatan Hari Disabilitas Internasional di Mataram, NTB, Minggu, 3 Desember 2023. Ganjar Pranowo mengunjungi warga disabilitas di Mataram, Lombok, NTB untuk mendengar aspirasi dan menyampaikan program unggulan terkait penyandang disabilitas yang lebih berdaya dengan tersedianya akses pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan sekolah inklusif, peningkatan kuantitas dan kualitas SLB serta menyediakan beasiswa khusus bagi warga disabilitas. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Kata Ganjar Korupsi Harus Disikat

Ganjar mengklaim ketika dirinya dulu menjadi Gubernur Jawa Tengah ia mengusung jargon pemimpin tidak korupsi dan menipu.


Peneliti Ini Ragu Firli Bahuri Segera Ditahan, Sebut Izin Presiden dan Drama Menarik

4 hari lalu

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Plt. Juru bicara KPK Ali Fikri (kanan) menyaksikan petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang saat konferensi pers terkait OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 6 Januari 2022. OTT ini terkait kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Peneliti Ini Ragu Firli Bahuri Segera Ditahan, Sebut Izin Presiden dan Drama Menarik

Dia pesimistis Ketua KPK non aktif Firli Bahuri yang telah berstatus tersangka dengan 3 jerat pasal pidana korupsi akan ditahan dalam waktu dekat.


Nawawi Sebut Masalah di KPK Tak Pengaruhi Kegiatan Pencegahan Korupsi

7 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Nawawi Sebut Masalah di KPK Tak Pengaruhi Kegiatan Pencegahan Korupsi

Nawawi Pomolanggo mengatakan KPK yang tengah disoroti soal status tersangka Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya, tak berdampak pada kegiatan di KPK


Indeks Persepsi Korupsi Memburuk, Indonesia Berada di Posisi 110 dari 180 Negara

7 hari lalu

Penelitian Transparency International menemukan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di 2022 menurun empat poin.
Indeks Persepsi Korupsi Memburuk, Indonesia Berada di Posisi 110 dari 180 Negara

Data dari Transparency International Indonesia (TII) skor Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia turun dari angka 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2023.


84 Persen Pejabat Lulusan Perguruan Tinggi Korup, Mahfud Md: Berani Saja tapi Tidak Bersih, Bahaya

7 hari lalu

Menteri Koordinator  Politik , Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD  menjadi pembicara  Seminar Kebangsaan  di Universitas Buddhi Dharma Tangerang, FOTO: Rabu 29 November  2023. TEMPO/ AYU CIPTA
84 Persen Pejabat Lulusan Perguruan Tinggi Korup, Mahfud Md: Berani Saja tapi Tidak Bersih, Bahaya

Mahfud Md menyatakan 84 persen pejabat lulusan perguruan tinggi di Indonesia berperilaku korup.