INFO BISNIS — Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) terus berupaya mengatasi kekeringan akibat kemarau panjang yang terjadi tahun ini. Salah satunya memperkuat koordinasi dengan Tim Upaya Khusus (Upsus) yang ada di berbagai daerah.
"Ditjen PSP, sejak awal sudah membantu menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi daerah-daerah yang terdampak kekeringan," kata Direktur Jenderal PSP Kementan, Sarwo Edhy, Kamis, 1 Agustus 2019.
Baca Juga:
Menurut Sarwo Edhy, Ditjen PSP sudah menyiapkan paket bantuan. Pertama, pompanisasi dan pipanisasi. Melalui pipanisasi ini, untuk menarik air dari sumber-sumber air yang ada, baik dari sungai maupun mata air, yang bisa ditarik melalui pipa ke lahan-lahan sawah.
"Contohnya di Purwakarta, Jawa Barat yang kami kunjungi kemarin, Senin, 29 Juli 2019, kita bantu dengan selang pipa sepanjang 3.700 meter untuk menarik air dari sungai. Ini bisa menyelamatkan lawan sawah seluas 1.500 hektare yang terancam gagal panen," ujar Sarwo Edhy.
Begitu juga di Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal. Intinya, daerah-daerah yang terancam kekeringan, jika ada sumber airnya, akan dibantu dengan pompa dan pipa. "Kedua, juga ada pembangunan embung/long storage. Ini program untuk kelompok tani guna menampung air di musim hujan (bank air), kemudian dialirkan ke sawah di musim kemarau," ujarnya.
Baca Juga:
Ketiga, membangun sumur dangkal (sumur bor) di lahan-lahan yang mengalami kekeringan. Sumur bor ini dalamnya bisa 60 meter, jika lebih harus minta izin pada Dinas PU. Ini juga cukup membantu dalam mengatasi kekeringan.
"Dan keempat, petani diimbau untuk ikut program asuransi AUTP. Dengan asuransi ini, jika ada lahan padinya mengalami kekeringan hingga 70 persen, akan dapat ganti rugi enam juta per hektare permusim," ucap Sarwo Edhy.
Menurut Sarwo Edhy, tugas mitigasi dan antisipasi kekeringan juga bagian tugas Upsus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai (pajale). Oleh sebab itu, pendampingan dan upaya untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan petani dan kelompok tani dalam mengatasi kekeringan, dilakukan bersama di bawah koordinasi penanggung Upsus (Satgas) di setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami kekeringan.
"Sementera Ditjen PSP menyiapkan prasarana dan sarana yang dibutuhkan, sesuai dengan paket-paket bantuan yang disediakan," ujar Sarwo Edhy.
Selain itu, peran TNI terutama dari Koramil dan Babinsa sangat diperlukan dalam mendampingi dan mengkoordinasikan petani dalam mengatasi kekeringan. "Ini sudah berjalan dengan baik, sejak adanya kerja sama antara Kasad TNI AD dan Menteri Pertanian tahun 2015 yang lalu, yaitu dalam program Upsus Pajale," kata Sarwo Edhy. (*)
