Budiman Sudjatmiko Ingin BUMDes Bisa Jadi Big Data Company

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kiri) didampingi pengamat politik dari Universitas Indonesia Ibramsyah (kanan) dan anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Rubae (tengah) menyampaikan pandangannya saat diskusi di Jakarta, Rabu (30/5). ANTARA/Andika Wahyu

    Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko (kiri) didampingi pengamat politik dari Universitas Indonesia Ibramsyah (kanan) dan anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Rubae (tengah) menyampaikan pandangannya saat diskusi di Jakarta, Rabu (30/5). ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Budiman Sudjatmiko menilai 10 persen badan usaha milik desa atau BUMDes bisa menjadi perusahaan big data atau big data company. Proyeksi ini sejalan dengan keinginan pemerintah melakukan revolusi industri 4.0 untuk mengejar ketertinggalan Indonesia sebagai negara maju.

    "Kita ingin orang desa punya kesadaran teknologi dan menumbuhkan kesadaran entrepereneur," kata Budiman saat ditemui seusai seminar Big Questions Forum 4.0 di Cyber Building, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Agustus 2019.

    Budiman mengatakan, sejatinya saat ini desa tak lagi menghadapi masalah finansial atau keuangan. Ia memandang persoalan pembiayaan bukan lagi problem utama sejak pemerintah menggelontorkan dana desa.

    Namun, ia memandang perlu ada pemanfaatan yang pas terhadap dana desa agar kualitas sumber daya manusia meningkat dan siap menghadapi revolusi industri. Menurut Budiman, cara membenahi SDM salah satunya bisa dilakukan dengan merevisi kurikulum. Upaya ini dapat mengakselerasi penciptaan SDM yang berbasis pada budaya inovasi.

    Namun, persoalannya, saat ini desa membutuhkan kehadiran orang-orang yang memiliki pengetahuan dan bekal teknologi yang mumpuni. Sementara itu, lebih dari separuh orang berpengalaman justru memilih hidup di kota atau luar negeri.

    "Kita punya 80 juta lebih anak-anak muda di usia produktif. Tapi sebagian di luar negeri dan di kota," ucapnya. Saat ini pemerintah pun punya pekerjaan rumag berat untuk mendatangkan kembali anak-anak muda ke desa.

    Budiman memunta Indonesia segera memanggil pulang orang-orang Indonesia di luar negeri. "Atau setidaknya mita mesti memulangkan ilmu orang-orang pintar," ucapnya. Sedangkan di kota, pemerintah perlu menyiapkan kampung-kampung digital dan BUMDes yang dibangun dari bantuan dana desa. 

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.