Jokowi Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Cemari Kawasan Danau Toba

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi meninjau perkembangan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin, 29 Juli 2019. Selain itu, Jokowi dan Iriana juga meninjau pengembangan pariwisata, hingga penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.  ANTARA

    Presiden Jokowi meninjau perkembangan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Muara di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin, 29 Juli 2019. Selain itu, Jokowi dan Iriana juga meninjau pengembangan pariwisata, hingga penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. ANTARA

    TEMPO.CO, Humbahas - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mencabut izin perusahaan yang masih mencemari ekosistem di kawasan Danau Toba. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya mempercepat pengembangan 28 potensi destinasi wisata yang ada di kawasan danau tersebut.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi kemarin saat mengunjungi kawasan Geosite Sipinsur, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kawasan Geosite Sipinsur merupakan satu di antara 28 potensi destinasi wisata yang ada di kawasan Danau Toba.

    Lebih jauh Jokowi menekankan pembangunan wisata tidak hanya pembenahan tempat wisatanya, namun juga melingkupi lingkungan sekitarnya. 

    Jika perusahaan masih membandel dengan mencemari Danau Toba, tanpa melakukan pembenahan terhadap limbah produksinya, maka pemerintah melalui instansi terkait akan mengkaji dan bahkan mencabut izin perusahaan yang bersangkutan.

    "Itu dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan 28 potensi destinasi wisata di kawasan Danau Toba seperti Sipinsur ini," kata Jokowi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan juga pernah mempersoalkan pencemaran di kawasan wisata Danau Toba. Ia menuding keramba jaring apung yang hampir separuh menutupi Danau Toba sebagai sumber utama pencemaran di kawasan wisata tersebut. Oleh karena itu, Luhut meminta Gubernur Sumatera Utara secepatnya membuat peraturan soal keramba agar danau tak semakin tercemar. 

    Luhut juga kembali mewacanakan zero keramba di Danau Toba karena saat ini sudah terlalu banyak keramba yang merusak lingkungan. Ia khawatir hal itu akan memicu penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.

    "Rakyat harus kita urus. Masa kotoran babi masih di buang ke danau. Pak Gubernur tolong nanti, masih ada kotoran rumah tangga di buang ke sana,” ucap Luhut kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat meresmikan layanan taksi online di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang hari ini, Kamis, 11 Juli 2019.

    Pengembangan wisata Danau Toba, menurut Jokowi, akan dilakukan secara terintegrasi. Artinya akan ada kajian aspek alam, sumber daya manusia, budaya, sosial dan potensi investasi yang akan menambah devisa negara, sehingga berujung pada kesejahteraan masyarakat.

    Di puncak dataran tinggi terpopuler dalam anugerah pesona Indonesia 2018 Kementerian Pariwisata itu, Presiden Jokowi melihat langsung Pulau Sibandang sambil mengkaji 27 destinasi wisata lainnya seperti The Kaldera Toba Nomadic Escape, yang berpotensi mendatangkan wisatawan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.