Jokowi Hapus PPN Impor untuk 7 Alat Angkutan Nasional

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Rapat terbatas membahas perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani aturan terbaru tentang impor alat angkut tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai atau PPN. Aturan itu dirilis untuk mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan.

Beleid yang diteken per 4 Juli 2009 itu tertuang dalam Peraturan (PP) Nomor 50 Tahun 2019. Kebijakan itu menyoal tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. 

Jika merujuk ke aturan tersebut, ada tujuh kategori alat angkutan tertentu yang atas impornya tak dipungut PPN. Pertama, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan.

Kedua, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan.

Ketiga, kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal. Selain itu ada alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.

Keempat, pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.

Kelima, suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional.

Keenam, kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Ketujuh, komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan : 1. kereta api; 2. suku cadang; 3. peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; dan/atau; 4. prasarana perkeretaapian, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Sementara itu, alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN juga meliputi penyerahan alat angkut, jenis suku cadang atau komponen seperti yang disebutkan di atas. Kecuali poin kedua dari ketentuan di atas.

Adapun, Jasa Kena Pajak (JKP) alat angkutan tertentu yang penyerahannya tidak dipungut PPN ada dua jenis JKP.

Pertama, jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional yang meliputi jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan jasa perawatan dan perbaikan kapal.

Kedua, jasa yang diterima oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang dibebaskan dari PPN meliputi jasa persewaan pesawat udara, jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara, serta jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

BISNIS






Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

10 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

14 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

16 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Kemendag Musnahkan 15 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

1 hari lalu

Kemendag Musnahkan 15 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Kemendag memusnahkan belasan jenis barang impor ilegal yang kedapatan dilakukan di kawasan pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur.


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

1 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

2 hari lalu

Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

Mereka menilai kebijakan yang diambil Jokowi justru menyebabkan tidak stabilnya perekonomian rakyat.


Suku Bunga BI Naik Agresif, Pengusaha: Ekonomi dan Daya Beli Turun, Inflasi Semakin Tinggi

2 hari lalu

Suku Bunga BI Naik Agresif, Pengusaha: Ekonomi dan Daya Beli Turun, Inflasi Semakin Tinggi

Pengusaha memperkirakan tingkat inflasi tetap tinggi meski kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia agresif.