Beredar Kabinet Jokowi, Rudiantara: Harus Presiden yang Umumkan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta penanganan sampah di Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta penanganan sampah di Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara enggan mengomentari beredarnya draf susunan menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Namun, ia mengatakan susunan resmi pembantu presiden periode kedua seyogyanya diumumkan oleh Jokowi.

    "Yang tahu isi kabinet itu siapa ya Pak Jokowi, itu saja, jadi nalar kita saja dulu, kalau bukan Pak Jokowi yang umumkan, itu berarti tidak benar," kata Rudiantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

    Meski mengatakan hal tersebut tidak benar, Rudiantara belum memerintahkan kementeriannya untuk melabeli informasi itu sebagai hoaks. Sebab, Ia pun hingga kini belum membaca draf yang beredar tersebut. Di samping itu, dia mengatakan kementeriannya tidak memiliki akses untuk memeriksa kebenaran kabar itu. Padahal, pada 27 April lalu, Kominfo sempat melabeli sebuah informasi susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi - Ma'ruf sebagai hoaks.

    Kala itu, Kominfo memasang sebuah pemberitahuan di laman resminya bahwa telah beredar melalui media sosial Facebook sebuah unggahan yang di dalamnya terdapat struktur rancangan susunan kabinet kerja jilid II Jokowi - Ma'ruf periode 2019-2024. Susunan itu pun dipastikan tidak benar setelah tim Kominfo menelusuri ke Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Kemenangan Nasional.

    Rudiantara pun berujar bahwa penelusuran kabar hoaks seputar susunan kabinet itu berbeda dengan isu di sektor lain. "Jadi tidak tahu saya, saya kan tidak cek yang seperti itu. Kalau hoaks yang lain, itu bisa dicek, kalau ini saya juga bingung. Kalau saya bilang hoaks, ternyata itu benar, nanti saya dikira yang sebarkan hoaks," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.