Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi, BI: Perizinan Jadi Masalah

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) saat peluncuran geoportal kebijakan satu peta dan buku kemajuan infrastruktur nasional tahun 2018 di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi (tengah) saat peluncuran geoportal kebijakan satu peta dan buku kemajuan infrastruktur nasional tahun 2018 di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityswara mengatakan timnya telah melakukan survei terhadap dunia usaha guna mengetahui pendapat mereka mengenai 16 paket kebijakan ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah selama lima tahun ke belakang.

    Berdasarkan hasil survei itu, ada sejumlah isu utama yang masih menghambat masuknya investasi ke Tanah Air. Misalnya saja soal tenaga kerja dan perizinan. "Isu tentang perizinan, kecepatan perizinan dan kemudahan memperoleh izin itu juga masih isu yang dominan," ujar Mirza selepas rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Senin mala, 15 Juli 2019.

    Selanjutnya, masih dari survei yang sama, Mirza berujar para responden juga menganggap perizinan di daerah lebih lambat ketimbang perizinan di pusat. "Tentu ini tidak bisa dianggap secara menyeluruh," ujar dia.

    Ia mengatakan ada saja daerah yang sudah progresif dan perizinannya lebih cepat. "Tapi jawaban secara umum, koresponden mengatakan perizinan masih menjadi masalah utama, perizinan di daerah juga masih jadi masalah utama."

    BI saat ini tergabung ke dalam kelompok kerja evaluasi dan analisis dampak kebijakan ekonomi. Mirza mengatakan BI masuk ke grup itu lantaran dinilai netral, sebagai pihak di luar pemerintahan namun tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah.

    Adapun berdasarkan evaluasi beberapa kendala yang dihadapi terkait investasi adalah implementasi dan eksekusi. "Karena peraturan di regulasi sudah banyak, tinggal misalnya terkait Online Single Submission, ada perizinan yang tidak diperlukan tapi kemudian oleh pemerintah daerah diadakan lagi," ujar Mirza. "nah itu jadi konsistensi, diperlukan adalah eksekusi dan konsistensi."

    Perihal perizinan juga telah disoroti oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut juga masuk ke dalam pidato Jokowi dalam acara Visi Indonesia, Ahad lalu. Pada pidatonya tersebut Jokowi mengulas soal pembangunan infrastruktur yang akan terus ia lanjutkan. Selain itu Jokowi juga menjanjikan akan fokus dalam pembangunan sumber daya manusia di periode ini. Di samping, akan terus menggenjot masuknya investasi ke Tanah Air.

    Baca berita Paket Kebijakan Ekonomi lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.