Kementerian PUPR Gelar 8.000 Paket Lelang Senilai Rp 65 Triliun

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (ketiga kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan) mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) disaksikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) dan Gubernur Bali Wayan Koster (kedua kiri) saat melihat maket proyek penataan Waduk Muara Nusa Dua, Denpasar, Bali, Jumat, 14 Juni 2019. Proyek penataan waduk ini ditargetkan selesai pada bulan Desember 2019. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    Presiden Jokowi (ketiga kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan) mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) disaksikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) dan Gubernur Bali Wayan Koster (kedua kiri) saat melihat maket proyek penataan Waduk Muara Nusa Dua, Denpasar, Bali, Jumat, 14 Juni 2019. Proyek penataan waduk ini ditargetkan selesai pada bulan Desember 2019. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) telah mulai melelang 8.000 paket pengadaan barang dan jasa hingga awal Juli 2019. Proses lelang dibuka lewat Balai Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) yang baru dibentuk.

    Baca juga : Tiang Proyek Tol BORR Ambruk, Pekerjaan Dihentikan Sementara

    Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, jumlah paket pengadaan barang dan jasa tahun ini mencapai 8.933 paket senilai Rp 87 triliun.

    Adapun, 8.000 paket yang telah masuk proses pelelangan bernilai Rp65 triliun. Artinya, 89,50 persen paket pengadaan barang dan jasa telah dalam proses pelelangan.

    ADVERTISEMENT

    Syafie mengimbau agar 34 Balai P2JK untuk menjadi pusat informasi jasa konstruksi Kementerian PUPR di samping menjadi pembina para pemangku kepentingan. Dia berharap supaya pelaksanaan pelelangan bisa berjalan secara adil, tidak diskriminatif, dan berdaya saing.

    "Pokja juga harus profesional, dapat dipercaya, cepat, dan jangan takut melangkah. Keberadaan pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019," ujar Syarif melalui siaran pers, Kamis 11 Juli 2019.

    Baca juga: Usai Gempa Ternate, PUPR Catat Tak Ada Jalan dan Jembatan Rusak

    Di sisi lain, Syarif mengingatkan agar seluruh Balai P2JK untuk memegang teguh integritas dalam mengemban tugas lelang pengadaaan barang dan jasa. Ia juga meminta agar pokja melakukan koordinasi dengan instansi pusat agar tidak terjadi kegagalan pada tahap proses pelelangan.

    Baca berita terhangat dari Kementerian PUPR di Tempo.co

    BISNIS

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.