DPR Minta Elpiji 3 Kg Tak Dijual Bebas, Kemenkeu: Kami Godok

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kelangkaan gas elpiji 3Kg. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Ilustrasi kelangkaan gas elpiji 3Kg. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan pemerintah segera mengkaji masukan Dewan Perwakilan Rakyat agar elpiji 3 kilogram bersubsidi tidak lagi dijual bebas. Catatan itu, menurut dia, baik dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020.

    Baca juga: Elpiji 3 Kg Langka di Sejumlah Daerah, Ini Kata Pertamina

    "Itu sedang kami godok, nanti akan dilaporkan pada sidang kabinet dan kemudian disampaikan presiden bulan Agustus," ujar Suahasil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

    Ia mengatakan usulan tersebut memang kerap disampaikan di rapat-rapat Panja. Langkah tersebut dinilai sebagai cara terbaik untuk memberikan subsidi elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan. Pasalnya, selama ini elpiji melon diperdagangkan secara bebas. Sehingga, penerima subsidi itu pun belum jelas.

    "Artinya, nanti kelompok masyarakat diidentifikasi dengan nama dan alamat," kata Suahasil.

    Cara tersebut sebenarnya sudah diterapkan di beberapa program lain seperti program keluarga harapan atau bantuan pangan non tunai. Begitu juga subsidi listrik yang kini disalurkan berdasarkan nama dan alamat.

    Ihwal mekanisme, kata Suahasil, akan dibicarakan lagi di kemudian hari. "Pokoknya semangatnya agar penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram by name by address," tuturnya. Kemenkeu juga akan mengkaji berapa besar langkah tersebut bisa berdampak kepada defisit APBN di tahun depan.

    Sebelumnya, Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi tidak lagi dijual secara bebas.

    "Panja meminta pemerintah agar subisidi elpiji tabung 3 kilogram didistribusikan by name by address, sehingga tidak boleh atau tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, sebagaimana peraturan perundang-undangan," ujar anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar John Kenedy Aziz membacakan laporan panitia kerja dalam rapat kerja bersama pemerintah.

    Catatan soal elpiji juga disampaikan oleh Fraksi Parta Gerindra. Berdasarkan laporan panja yang dibacakan John tersebut, Gerindra meminta pemerintah tetap memberikan subsidi tabung elpiji 3 kilogram dan tidak dikurangi jumlahnya.

    Di samping itu, Gerindra mendorong pemerintah membangun sistem perpipaan gas ke rumah tangga. Sehingga masyarakat bisa merasakan murahnya harga gas, serta bisa mengurangi impor gas elpiji.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.