TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah atau PKPPKD Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi menilai saat ini Provinsi Kalimantan Timur sudah disalip Provinsi Kalimantan Tengah dalam rencana pemindahan ibu kota negara.
BACA: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: Sumbang Pertumbuhan 0,1 Persen
"Kaltim masih berupaya melobi, sementara lobi oleh Kalteng sudah jalan. Bahkan Kalteng sudah membentuk tim lobi pemindahan ibu kota negara agar bisa ke Kalteng dan mereka bermukim di Jakarta untuk mempermudah koordinasi dengan pusat," kata Aji Sofyan, Minggu, 30 Juni 2019.
Hal lain yang telah dilakukan Kalteng adalah semua bupati/wali kota di provinsi itu sudah membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan resmi untuk mendukung menjadi ibu kota negara, termasuk dukungan dari legislatif setempat. Sedangkan Kaltim masih berupaya mengarah ke langkah tersebut.
BACA: Bersiap Jadi Ibu Kota, Kalimantan Tengah Siapkan Cetak Biru
Menurut Aji, langkah Kalteng yang sudah jauh ketimbang Kaltim itu diketahui ketika ia menghadiri Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, baru-baru ini.
Meski Kalteng sudah melangkah jauh di depan, namun ia menilai Kaltim masih bisa mengejar ketertinggalan itu karena garis finis pun masih jauh, apalagi dalam memilih satu dari dua provinsi ini mana yang akan ditetapkan sebagai ibu kota, merupakan hak pusat melalui presiden.
Untuk itu ia mendorong Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota bersama semua legislatifnya melakukan lobi-lobi lebih kencang agar bisa mengejar Kalteng, sehingga pemerintah pusat akan menilai bobot lobi per provinsi berikut dukungan semua unsur di daerah.
Ia menilai bahwa di luar lobi, peluang Kaltim lebih besar ketimbang Kalteng untuk menjadi ibu kota, karena berbagai kelebihan yang ada seperti ada bandara di Balikpapan dan Samarinda. Selain itu, di Balikpapan dan Samarinda juga ada pelabuhan peti kemas serta pelabuhan penumpang, lahan yang dibutuhkan untuk lokasi ibu kota pun sudah siap, dan sejumlah keunggulan lain.
"Banyak keunggulan yang dimiliki Kaltim, jadi masih ada peluang untuk menjadi ibu kota asalkan mulai sekarang kita menyiapkan segala sesuatunya. Akan banyak keuntungan jika Kaltim jadi ibu kota negara, termasuk keuntungan dari sisi pertumbuhan ekonomi," ujar pengamat ekonomi ini.
Jika Kaltim jadi ibu kota negara, akan ada sekitar 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) dari semua kementerian yang pindah ke Kaltim, termasuk pusat militer pun akan pindah yang rencananya dimulai pada 2024 mendatang.
Dalam langkah awal, untuk pembangunan fasilitas perkantoran tersebut tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, makan, minum, dan kebutuhan lain sehingga dari sisi ekonomi mikro akan tumbuh.
"Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dipastikan akan naik mengingat sirkulasi demokrasi ekonomi bergerak dari Jakarta dengan perputaran uang yang ratusan triliun ke Kaltim, permintaan barang dan jasa naik. Sisi ekonomi mikro akan menyerap tenaga kerja, perumahan, kuliner, dan 1,5 juta ASN perlu listrik, air bersih dan sejumlah kebutuhan lainnya," kata Aji.
Baca berita tentang Pemindahan Ibu Kota lainnya di Tempo.co.
