BKPM: Sinkronisasi Online Single Submission Rampung 6 Bulan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meninjau tempat pelayanan sistem perizinan terpadu atau Online Single Submission (OSS) di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, 14 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, meninjau tempat pelayanan sistem perizinan terpadu atau Online Single Submission (OSS) di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, 14 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Thomas Trikasih Lembong memastikan sinkronisasi dalam proses perizinan online terpadu lewat Online Single Submission (OSS) bakal rampung dalam waktu 6 bulan ke depan. Dia mengatakan, kesulitan sinkronisasi tersebut sudah mulai diselesaikan setelah Kementerian Keuangan mengucurkan dana.

    Baca juga: BKPM Bakal Optimalkan Kinerja Satgas Percepatan Berusaha

    "Saya berani prediksi dalam 6 bulan OSS stabil, tidak lagi jadi alasan orang untuk menyalahkan OSS sebagai penghambat investasi. Dalam 6 bulan akan tuntas," kata Thomas kepada awak media ketika ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019.

    Sebelumnya, sistem OSS masih dipandang belum sepenuhnya berhasil karena tidak semua perizinan bisa dikerjakan secara online. Salah satunya, terkait perizinan lokasi untuk investasi di sektor tambang. Hal ini, karena masih sedikitnya daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terutama dalam bentuk digital.

    Karena itu, saat ini pemerintah tengah menggenjot proses integrasi RDTR dengan sistem OSS. Tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 109 daerah sudah memiliki RDTR dan peta digital. 

    Thomas melanjutkan, BKPM juga tengah berusaha untuk menyambungkan basis data Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di berbagai daerah dengan sistem dalam OSS. Saat ini, meski belum rampung sepenuhnya, BKPM telah mencoba untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan pragmatis.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah menyebut bahwa dari 514 pemerintah level kabupaten dan kota, hanya ada 50 daerah yang telah memiliki RDTR. Dari total 50 daerah tersebut yang diketahui memiliki RDTR dalam bentuk peta digital hanya ada 10 daerah.

    "Jadi dalam perizinan OSS (online single submission), akhirnya enggak semua bisa online harus ada yang offline. Sebab kalau urus OSS selain administrasi juga ada izin lokasi," kata Darmin di Jakarta, Selasa 30 April 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.