Utang Luar Negeri April 2019 Jadi USD 389,3 M, BI: Terkendali

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Direktur Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V. Panggabean, Deputi Gubernur BI Ronald Waas, Direktur Departemen Hukum BI Imam Subarkah, dan Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat, saat mengisi acara Pelatihan Wartawan Ekonomi, di Bank Indonesia Semarang, 24 September 2016. Tempo/Destrianita

    (ki-ka) Direktur Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V. Panggabean, Deputi Gubernur BI Ronald Waas, Direktur Departemen Hukum BI Imam Subarkah, dan Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat, saat mengisi acara Pelatihan Wartawan Ekonomi, di Bank Indonesia Semarang, 24 September 2016. Tempo/Destrianita

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko mengatakan utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir April 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir April 2019 tercatat sebesar US$ 389,3 miliar atau sekitar Rp 5.584 triliun jika dikonversi dengan kurs Jisdor Rp 14.346 per US$.

    Baca juga: BI: Cadangan Devisa Mei Turun Jadi 120,3 Miliar Dolar AS

    Onny mengatakan, ULN Indonesia tersebut tumbuh 8,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2019 sebesar 7,9 persen (yoy). "Hal itu karena transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS," kata Onny dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Juni 2019.

    Utang itu, kata Onny, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 189,7 miliar dolar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 199,6 miliar. Onny mengatakan peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta, di tengah perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah.

    Posisi ULN pemerintah pada April 2019 tercatat sebesar US$ 186,7 miliar dolar AS atau tumbuh 3,4 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,6 persen (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman senilai US$ 0,6 miliar dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) milik nonresiden senilai US$ 0,4 miliar akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan.

    Menurut dia, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Caranya yaitu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 18,8 persen dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi 16,3 persen, sektor jasa pendidikan 15,8 persen, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,1 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 14,4 persen.

    Onny mengatakan pertumbuhan ULN swasta mengalami peningkatan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2019 tumbuh 14,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,0 persen (yoy). ULN swasta didominasi sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA). Serta, kata dia, sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2 persen terhadap total ULN swasta.

    "Struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2019 sebesar 36,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya," ujarnya.

    Selain itu, menurut Onny, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2 persen dari total ULN. Dengan perkembangan tersebut, kata dia, meskipun ULN Indonesia mengalami peningkatan, namun masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat.

    "Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ujar dia.

    Baca berita Utang Luar Negeri lainnya di Tempo.co


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.