Walhi: Penerbitan Izin di Masa Pasca Pemilu Harus Diwaspadai

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara permukiman suku Polahi yang berada di tengah hutan dan perbukitan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis 21 Maret 2019. Departemen Sosial di tingkat Kabupaten Gorontalo mengidentifikasi masyarakat Polahi dengan Kelompok 9, Kelompok 18, Kelompok 21, Kelompok 70, dan sebagainya, berdasarkan jumlah anggota kelompok dalam satu kampung. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

    Foto udara permukiman suku Polahi yang berada di tengah hutan dan perbukitan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Kamis 21 Maret 2019. Departemen Sosial di tingkat Kabupaten Gorontalo mengidentifikasi masyarakat Polahi dengan Kelompok 9, Kelompok 18, Kelompok 21, Kelompok 70, dan sebagainya, berdasarkan jumlah anggota kelompok dalam satu kampung. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi memandang masa pasca-Pemilu atau enam bulan sebelum pergantian presiden-wapres terpilih, menjadi masa paling krusial dalam pengelolaan sumber daya alam.

    BACA: Kebakaran di Rumah Direktur WALHI NTB Diduga Upaya Pembunuhan

    Menurut analisis Walhi, dari rezim ke rezim pemerintahan, masa transisi pemerintahan menjadi masa yang rawan bagi masa depan lingkungan hidup karena di masa ini, sejumlah perizinan penggunaan lahan dan hutan diterbitkan.

    "Masa transisi pemerintahan adalah masa yang rawan bagi masa depan lingkungan hidup karena sejumlah perizinan yang dikeluarkan pada masa transisi. Ada kelonggaran perhatian publik terhadap perizinan yang keluar pada masa-masa transisi," kata Ketua Tim Adhoc Politik Walhi Khalisah Khalid dalam konferensi pers Walhi, di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

    BACA: Walhi Ajak Cagub Jawa Barat Berdialog Soal Lingkungan

    Ia menyebut walau secara statistik ada penurunan jumlah perizinan pada periode kepemimpinan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, namun ada pertumbuhan perizinan sektor kehutanan sejak 2016.

    Selain itu di akhir 2018 lalu juga terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang dinilainya sebagai preseden buruk bagi pemerintah saat ini.

    "Pelepasan kawasan hutan ini dilakukan oleh Menteri Siti tak lama setelah penerbitan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit," katanya.

    Ia menambahkan, kerawanan lainnya dapat dilihat dari perizinan sektor kehutanan untuk HPH seluas 2.156.605 hektar dan HTI 815.505 hektar.
    "Dua jenis perizinan itu penyumbang luasan paling besar pada masa transisi (pemerintahan)," katanya.

    Pihaknya pun menyesalkan dengan visi misi Presiden Jokowi yang ingin menyederhanakan perizinan untuk menggenjot investasi. "Kondisi ini diperparah dengan semangat presiden yang hendak menyederhanakan perizinan, bahkan menghapus skema perizinan guna memberikan 'karpet merah' bagi investasi," katanya.

    Pihaknya pun meminta Presiden Joko Widodo untuk lebih ketat mengawasi dan tidak meneruskan tren penerbitan izin besar-besaran untuk kepentingan bisnis pada masa transisi pemerintahan. 

    Baca berita tentang Walhi lainnya di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.