Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Selesaikan Kasus Sengketa Tanah Puluhan Tahun di Riau

image-gnews
Presiden Joko Widodo berpidato saat Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 22 Februari 2019. Dalam kesempatan itu Presiden membagikan 3000 sertifikat tanah kepada warga. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berpidato saat Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 22 Februari 2019. Dalam kesempatan itu Presiden membagikan 3000 sertifikat tanah kepada warga. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat terbatas mengenai percepatan penyelesaian masalah pertanahan di Kantor Presiden hari ini diputuskan sejumlah masalah sengketa tanah di Riau dan Pulau Batam.

Baca: Banyak Sengketa Lahan, Jokowi Ancam Pengusaha yang Persulit Warga

Dalam rapat tesebut, ada dua hal yang diputuskan Jokowi, yaitu penyelesaian masalah sengketa tanah di Desa Senama Nenek, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan kampung tua di Pulau Batam. "Hari ini secara spesifik diputuskan yaitu pertama sengketa masyarakat desa atau masyarakat adat Senama Nenek, nama desa di Kampar dengan PTP (PT Perkebunan) selesai," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.

Sofyan mengatakan, tanah ulayat seluas 2.800 hektare yang masuk dalam wilayah konsesi PTP nantinya akan dilepas dan diserahkan sebagai hak milik masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek hari ini. Ia menuturkan, sengketa tersebut sudah lama sekali terjadi. Bahkan kejadiannya sejak Sofyan masih menjabat sebagai Menteri BUMN pada 2007-2009.

"Waktu saya jadi Menteri BUMN juga sudah saya ingat, kita menyelesaikan waktu itu kemudian belum tuntas. Ternyata baru hari ini tuntas. Kesimpulannya, 2.800 itu memang sudah pernah dibikin kebun selama 22 tahun, kebun PTP tapi tetap digugat masyarakat. Hari ini perusahaan BUMN akan melepaskan," ujarnya.

Keputusan lainnya adalah penyelesaian sengketa tanah di kampung-kampung tua di Pulau Batam. Sofyan mengatakan, tanah yang diklaim sebagai hak pengelolaan Otorita Batam akan di-enclave dan diberikan kepada masyarakat di kampung-kampung tua. Pasalnya, keberadaan kampung-kampung tua sudah lebih dulu ada sejak zaman Raja Ali Haji.

Penyelesaian sengketa tanah di kampung-kampung tua di Batam merupakan janji politik Jokowi saat berkampanye di Batam, pada awal April 2019 sebagai calon presiden. Tercatat saat ini ada sekitar 37 titik kampung tua di Batam dimana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih bahkan sengketa. Jokowi saat itu menjanjikan penyelesaian masalah dilakukan dalam waktu 3 bulan.

Untuk sengketa-sengketa kampung tua yang masuk konsesi dalam hutan, Sofyan memastikan akan diselesaikan. "Diharapkan suatu saat nanti seluruh sengketa lahan dapat diselesaikan tuntas," katanya.

Baca: Jejak Destry Damayanti, Calon DGS Bank Indonesia Pilihan Jokowi

Sofyan mengatakan, total kasus sengketa tanah yang tercatat di kantornya sebanyak 8.959 kasus. Dari total jumlah kasus, 56 persen merupakan sengketa antarmasyarakat. Kemudian 15 persen sengketa antara orang dan badan hukum, seperti dengan PT, pemilik HGU, BUMN. Kemudian 0,1 persen adalah sengketa badan hukum dengan badan hukum. "Kemudian 27 persen sengketa tanah masyarakat dengan pemerintah. Misal masyarakat dengan TNI, denga. PT KAI dan lain-lain."

Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

16 menit lalu

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri: Dikaji untuk Proses Selanjutnya

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU TNI dan Polri sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres ke parlemen.


PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

23 menit lalu

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PAN Hanya Berikan Surat Tugas untuk Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Surat tugas untuk Bobby Nasution maju di Pilgub Sumut langsung dari DPP PAN.


Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

33 menit lalu

Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Daftar Ormas Agama yang Tolak dan Terima Izin Tambang Jokowi

Daftar ormas agama yang menolak dan menerima izin tambang Jokowi


Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

59 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor asing yang antre untuk masuk ke proyek IKN.


Potensi Anies Baswedan Bersama PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Reuni Seperti 10 Tahun Lalu

2 jam lalu

Anies Baswedan saat menghadiri silaturahmi dan halal bihalal dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Kampung Marlina, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Ahad, 19 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Potensi Anies Baswedan Bersama PDIP di Pilkada Jakarta 2024, Reuni Seperti 10 Tahun Lalu

Dukungan PDIP kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta berpotensi mengulang kedua pihak dalam satu perahu.


Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

2 jam lalu

Presiden Jokowi Tegaskan Masyarakat Jangan Judi Online Maupun Offline
Pernyataan Jokowi soal Judi Online: Dari Satgas hingga Pesan ke Masyarakat

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah secara serius memberantas judi online. Salah satunya dengan membentuk satgas.


Judi Online Marak, Jokowi: Kalau Ada Rezeki, Ditabung atau untuk Modal Usaha Saja

4 jam lalu

Presiden Jokowi menyapa masyarakat usai meresmikan pembukaan Jakarta Fair 2024, di Jakarta International Expo Kemayoran, Rabu, 12 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Judi Online Marak, Jokowi: Kalau Ada Rezeki, Ditabung atau untuk Modal Usaha Saja

Presiden Jokowi buka suara soal maraknya judi online dan menegaskan pemerintah serius memberantas dan memeranginya.


Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

4 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Tarik Uang dari Bawahan di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Sebut Atas Dasar Perintah Jokowi di Rapat Kabinet

Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemotongan uang ke para pejabat di Kementan atas dasar instruksi Jokowi di rapat kabinet.


Jokowi Deklarasi Perang Judi Online: Satgas Segera Rampung

13 jam lalu

Banyak orang melakukan judi online karena ingin kaya secara instan. Padahal, ada banyak bahaya judi online. Mulai dari masalah finansial hingga kesehatan. Foto: Canva
Jokowi Deklarasi Perang Judi Online: Satgas Segera Rampung

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah secara serius memberantas judi online.


Jokowi Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Judi, Jangan Judi, Jangan Judi Online

13 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Jokowi Wanti-wanti Masyarakat: Jangan Judi, Jangan Judi, Jangan Judi Online

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti masalah sosial yang timbul akibat judi online.