TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai ide Presiden Joko Widodo atau Jokowi memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa hanya sebagai wacana.
Baca: Jokowi Pilih Pindahkan Ibu Kota ke Luar Pulau Jawa, Apa Sebab?
"Enggak usah dibicarakan, karena hanya isapan jempol saja. Pengalihan isu," kata Fadli usai mengikuti peringatan Hari Buruh di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2019.
Fadli mengatakan pembahasan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa hanya panas-panas tahi ayam lantaran tidak dipikirkan dengan matang. "Dulu kan begitu, ngomong-ngomong lalu ngilang. Karena ini dagelan. Pemerintahan dagelan," ucapnya.
Pasalnya, menurut politikus Partai Gerindra itu, pemindahan Ibu Kota harus ada kajian mendalam dan serius. Karena itu, ia yakin pemerintah tidak akan merealisasikan rencana itu dalam waktu dekat.
Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Keputusan diambil pada rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Alasan pemindahan ke luar Pulau Jawa karena Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sudah padat penduduk. Bahkan, Jakarta dengan jumlah penduduk 10,2 juta jiwa merupakan kota dengan kepadatan pendudukan keempat tertinggi di dunia.
Masalah lainnya adalah kemacetan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebutkan kerugian ekonomi akibat kemacetan saja pada 2013 mencapai Rp 56 triliun. "Mungkin angkanya sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata dia.
Baca: Jejak Destry Damayanti, Calon DGS Bank Indonesia Pilihan Jokowi
Selain itu, daya dukung lingkungan Jakarta dinilai sudah tidak baik karena masalah banjir. Banjir di Jakarta bukan saja berasal dari hulu, tapi juga diakibatkan kemiringan muka tanah, terutama di pantai utara Jakarta yang penurunan muka tanahnya sekitar 7,5 centimeter per tahun.
Simak berita lainnya terkait Jokowi di Tempo.co.
