Bank Dunia Ramalkan Ekonomi Asia Melambat, Bagaimana Indonesia?

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara proyek pembangunan jembatan Teluk Kendari di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis, 18 Oktober 2018. Dengan adanya jembatan Teluk Kendari diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Jojon

    Foto udara proyek pembangunan jembatan Teluk Kendari di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis, 18 Oktober 2018. Dengan adanya jembatan Teluk Kendari diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Jojon

    TEMPO.CO, Jakarta - Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia Timur dan Pasifik, yang masih dipengaruhi tantangan global.

    Baca: Refleksi 2018 Sri Mulyani: Defisit APBN Terendah Sejak 2012

    Perlambatan itu membuat pertumbuhan di kawasan diproyeksikan sebesar enam persen pada 2019 dan 2020 atau turun dari pencapaian 6,3 persen pada 2018.

    Laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2019 menyatakan salah satu pengaruh pelemahan ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi China.

    Meski demikian, kinerja perekonomian di kawasan ini masih tetap kuat seperti ketika mampu menahan gejolak pasar keuangan pada 2018.

    Kemampuan mengatasi gejolak itu diakibatkan oleh kerangka kerja kebijakan yang efektif dan fundamental yang kuat, termasuk diversifikasi ekonomi, nilai tukar yang fleksibel, dan penyangga kebijakan yang solid.

    Selain itu, permintaan domestik tetap kuat di sebagian besar kawasan ini, yang mampu mengimbangi dampak melambatnya kinerja ekspor.

    Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa mengatakan pertumbuhan di kawasan telah membantu upaya penurunan tingkat kemiskinan yang saat ini salah satu terendah sepanjang sejarah.

    Bank Dunia  memproyeksikan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah ini akan turun di bawah tiga persen hingga 2021.

    "Namun, pada saat yang sama, setengah miliar penduduk di kawasan tetap tidak aman secara ekonomi, dan berisiko kembali jatuh dalam kemiskinan, yang menjadi pengingat besarnya tantangan para pembuat kebijakan," katanya.

    Dalam laporan ini, Bank Dunia memperkirakan perlambatan ekonomi China yang terkelola melalui kebijakan membuat negara ini hanya tumbuh 6,2 persen pada 2019 dan 2020, turun dari 6,6 persen pada 2018.

    Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Malaysia tidak akan berubah pada 2019, sedangkan kegiatan ekonomi di Thailand dan Vietnam akan tumbuh sedikit lebih rendah.

    Sementara itu, penundaan pengesahan anggaran pemerintah nasional di Filipina diperkirakan akan membebani pertumbuhan pada 2019, meski akan kembali meningkat di 2020.

    Prospek pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang lebih kecil juga tetap baik, seperti Laos dan Mongolia yang terbantu oleh proyek infrastruktur besar dan Myanmar yang dipengaruhi kebijakan fiskal serta reformasi struktural.

    World Bank Acting Chief Economist for the East Asia and Pacific Andrew Mason mengingatkan adanya upaya untuk mengatasi ketidakpastian yang masih bisa melanda kawasan Asia Timur dan Pasifik.

    Ketidakpastian global itu mencakup perlambatan ekonomi lebih lanjut di negara maju, pelemahan di China dan ketegangan dari perang dagang. "Tantangan yang terus berlanjut ini perlu dikelola secara aktif," ujarnya.

    Untuk menghadapi risiko ini, laporan mengingatkan pentingnya upaya penguatan penyangga, termasuk membangun cadangan internasional, yang pernah dilakukan untuk mengelola gejolak nilai tukar pada 2018. Kemudian adanya penyesuaian kebijakan moneter agar lebih netral karena risiko arus keluar modal telah berkurang.

    Untuk jangka menengah, reformasi struktural menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas, mendorong daya saing, menciptakan peluang yang lebih baik untuk sektor swasta, dan memperkuat modal manusia.

    Penguatan investasi berkelanjutan pada program bantuan sosial dan asuransi untuk melindungi masyarakat miskin yang paling rentan juga diperlukan untuk menekan tingginya risiko.

    Saat ini, negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik memiliki cakupan bantuan sosial terendah bagi dua puluh persen penduduk termiskin dibandingkan wilayah berkembang lainnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.