TEMPO.CO, Yogyakarta -Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY menyatakan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi kebijakan strategis dalam mengatasi kemiskinan lewat penguatan ekonomi rakyat melalui penciptaan wirausaha baru.
BACA: Bank Indonesia Ajak Pelaku UMKM Mengenal Pembayaran Digital
“UMKM punya peran penting untuk mengatasi persoalan kemiskinan di DIY,” ujar Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah DIY Srie Nurkyatsiwi saat acara UMKM Jogja Go Digital yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Senin 1 April 2019.
Siwi membeberkan kondisi di DIY mengacu data tahun 2017, angka kemiskinannya mencapai 13,1 persen. Angka ini termasuk tinggi. Selain memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi, DIY juga memiliki angka ketimpangan pendapatan juga tinggi secara nasional.
Kesenjangan antara kaya dan miskin di DIY yaitu 0,43 dibanding rasio nasional 0,3. “Indeks Ketimpangan Pendapatan DIY menunjukkan bahwa pendapatan 20% penduduk berpendapatan tertinggi besarnya lebih dari tiga kali lipat pendapatan 40% penduduk berpendapatan terendah,” ujarnya.
BACA: DKI Akan Lansir Gerakan Sabtu Belanja Produk UMKM, Caranya?
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penguatan ekonomi rakyat melalui UMKM menjadi kebijakan strategis.
Dalam hal ini ada tiga peran yang tengah digenjot pemerintah DIY. Pertama, mendorong berkembangnya usaha produktif dalam rangka mendayagunakan potensi Koperasi dan UMKM. Misalnya dalam bentuk fasilitasi kredit, peningkatan skill dan manajemen usaha.
“Kami juga terus mengembangkan program yang mendukung usaha produktif tersebut,” ujarnya. Misalnya melalui pembangunan prasarana produksi, transportasi dan pemasaran.
Dan ketiga, menyiapkan seperangkat regulasi yang memberikan iklim kondusif bagi berkembangnya usaha produktif dan terciptanya jaringan yang saling menguntungkan antarsektor dan berbagai pihak.
Untuk penguatan UMKM di DIY itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI DIY menggelar forum UMKM Jogja Go Digital Senin hingga Selasa, 1-2 April 2019 yang dipusatkan di di Sheraton Hotel Yogyakarta.
Sebanyak 600 UMKM turut hadir dalam forum itu untuk belajar langsung tentang akses pemasaran (e-commerce), akses permodalan (e-financing) dan pembayaran secara non-tunai (e-payment).
Deputi Kantor Perwakilan BI DIY Sri Fitriani mengungkapkan acar itu menjadi komitmen lanjutan BI DIY untuk mendorong pengembangan UMKM Yogyakarta.
Forum itu merupakan program berkelanjutan Bank Indonesia dengan banyak pihak. Antara lain Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani UMKM serta Asosiasi Penggerak UMKM Yogyakarta.
