Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto yang diunggah di akun Facebook Prabowo-Sandi ini menunjukkan Prabowo Subianto membaca surat 'cinta' dari Jawa Gendis Queen di dalam pesawat. facebook.com/indonesiaadilmakmur

    Foto yang diunggah di akun Facebook Prabowo-Sandi ini menunjukkan Prabowo Subianto membaca surat 'cinta' dari Jawa Gendis Queen di dalam pesawat. facebook.com/indonesiaadilmakmur

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandiaga terpilih pada Pilpres 2019.

    Baca juga: Prabowo Ingin Kembali Pisahkan Kewenangan KLHK

    “Kementerian PUPR saat ini sudah melaksanakan tupoksinya. Hanya sektor perumahan rakyat memang tidak boleh ditangani secara tidak fokus, harus lebih fokus. Untuk itu kesimpulan dari tim kami bahwa Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali kalau Prabowo Sandi nanti memimpin,” ujar juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Suhendra Ratu Prawiranegara dalam Rembuk Nasional bertajuk ‘Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Pada Kabinet 2019-2024’ di Jakarta Selasa, 5 Maret 2019.

    Menurut Suhendar, Kementerian Perumahan Rakyat yang saat ini masih menempel dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam PUPR membuat pemerintah tidak fokus dalam menangani sektor perumahan rakyat.

    Berbeda dengan kubu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang ingin melanjutkan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jika pasangan calon 01 terpilih. Jika Jokowi-Ma'ruf Amin akan menambah fokus kinerja perumahan rakyat dengan menambah target pembangunan perumahan hingga 5 juta unit, kubu Prabowo – Sandi akan membuat Kementerian Perumahan Rakyat agar bisa berdiri sendiri.

    Kata Suhendra, Kementerian Perumahan Rakyat tidak bisa digabungkan dengan Pekerjaan Umum karena antara pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat adalah dua hal yang berbeda, tapi saling terkait.

    “Jadi ke depan adalah untuk bagaimana menata kawasan, sesuai dengan UU tentang Tata Ruang nomor 26/2007, yang mana tata ruang menjadi pemimpin agar zonasi tata ruang ini tidak terlanggar,” lanjutnya.

    Adapun menurut Suhendra, bergabungnya Kementerian PR dengan PU adalah ‘kiamat kecil’ bagi sektor perumahan rakyat. Risetnya menyebutkan bahwa persoalan backlog pada 2000 mencapai 4,3 juta unit kemudian pertumbuhan backlog tiap tahunnya mencapai 1 juta unit.

    “Nanti 2020 diprediksi backlog bisa mencapai 20 juta rumah, kalau penanganannya tidak fokus, ini tidak akan teratasi,” kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi ini.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.