Prabowo Ingin Kembali Pisahkan Kewenangan KLHK, Apa Sebabnya?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019.  ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji bila menang dalam pemilihan presiden 2019 bakal memisahkan fungsi kewenangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada saat ini. Dengan begitu, diharapkan penegakan hukum di sektor lingkungan hidup bisa lebih efektif.

    Baca: Jokowi dan Prabowo Sama-sama Dukung Kelapa Sawit untuk Biofuel

    "Saya akan pisahkan lingkungan hidup dan kehutanan. Ini kok jadi satu? Kan akan pisahkan demi tegaknya hukum di sektor lingkungan hidup, sebab ini masih sering jadi masalah," kata Prabowo dalam acara debat calon presiden kedua di Hotel Sultan, Ahad 17 Februari 2019.

    Dalam debat pilpres tersebut, Prabowo mengatakan, pemisahan fungsi kewenangan kehutanan dan lingkungan hidup menjadi dua kementerian yang berbeda bakal menjadi salah satu perhatian utamanya. Ia menilai kedua fungsi itu diharapkan bisa mendukung program yang diusung untuk menegakkan hukum.

    Prabowo juga mengatakan dirinya bakal serius untuk menegakkan hukum kepada perusahaan yang tidak melakukan ketentuan seperti yang ada dalam peraturan. Misalnya masih tak mengelola limbah, tak membayar pajak, melakukan kongkalikong dengan pejabat setempat sehingga bisa lolos dari kewajibannya.

    "Kami akan tegakan pemerintah yang bersih, tidak melanggar dan melakukan adanya pencemaran bagi lingkungan," kata Prabowo.

    Sementara itu, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi mengatakan selama tiga tahun terakhir pemerintah yang ia pimpin telah mampu mengurangi adanya kebakaran hutan dan kebakaran lahan gambut. Hal ini karena didukung oleh adanya penegakan hukum yang kuat.

    Jokowi mengatakan sepanjang tiga tahun terakhir, sudah ada 11 perusahaan yang diberikan sanksi berupa pembayaran denda karena terlibat dalam kebakaran hutan atau illegal logging. "Sudah ada 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda Rp 18,3 triliun karena ada urusan dengan kebakaran hutan dan ilegal logging, jadi kami tegas dalam penegakan hukum," katanya.

    Baca: Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Jokowi Grasa-grusu

    Selain itu, Jokowi juga menjanjikan untuk terus fokus pada penanganan lingkungan seperti sampah plastik dan juga perbaikan lingkungan seperti proyek perbaikan lingkungan di area Sungai Citarum di Jawa Barat. Ini adalah program-program perbaikan lingkungan yang akan terus dilakukan jika nantinya dirinya diberikan kesempatan kedua untuk menjabat sebagai presiden. 

    Simak berita lainnya terkait Prabowo di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.