Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rudiantara Sebut Jumlah Konten Hoaks Naik Melonjak 10 Kali Lipat

image-gnews
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan adanya peningkatan konten hoaks menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2019 seusai rapat kerja nasional atau rakornas Asosiasi Media Siber Indonesia (ASMI) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan adanya peningkatan konten hoaks menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2019 seusai rapat kerja nasional atau rakornas Asosiasi Media Siber Indonesia (ASMI) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan jumlah konten hoaks atau berita palsu sepanjang bulan Januari 2019 ini melonjak drastis dibandingkan rata-rata per bulan selama 2018.

Baca: Soal Suntikan Modal Asing ke Unicorn, Rudiantara: Jangan Paranoid

Rudiantara menjelaskan, sepanjang Januari 2019 terdapat sekitar 70 konten hoaks yang ditemukan tim siber Kementerian. "Dari sisi (konten) hoaks tidak hanya berkaitan dengan Pemilu," ujar Rudiantara saat ditemui seusai rapat kerja nasional atau rakornas Asosiasi Media Siber Indonesia (ASMI) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019.

Puluhan hoaks tersebut dipantau oleh Kementerian Kominfo dan dari laporan di stophoaks.id. Bila dibandingkan tahun lalu, kata Rudiantara, jumlah konten hoaks yang disisir Kementeriannya melonjak signifikan. 

Sepanjang tahun 2018, Kementerian Kominfo menemukan 60 penyebaran konten hoaks dalam 10 bulan. Artinya, hanya 6 konten ditemukan dalam sebulan. Bandingkan dengan temuan selama bulan Januari 2019 terdapat 70 konten hoaks.

Untuk menetapkan sebuah konten dianggap hoaks atau fakta,Rudiantara menjelaskan, Kementerian Kominfo harus melakukan validasi atau pengecekan ulang. Kementerian saat ini telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan media dan asosiasi untuk mengusut dan memberikan stempel hoaks pada berita-berita bohong.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Kominfo bersama Asosiasi Media Siber Indonesia alias AMSI telah membuat cekfakta.com. Cek fakta merupakan medium yang memudahkan masyarakat mengecek kebenaran fakta konten-konten viral yang tersebar di dunia maya.

Rudiantara berharap ke depan makin banyak portal yang menyediakan laman semacam cek fakta. Dengan demikian, kata dia, masyarakat lebih gampang mengecek keabsahan sebuah konten berita yang tersebar di jagat maya.

Baca: Kata Rudiantara Soal Go-Jek Ekspansi ke Thailand

Untuk memerangi banjir hoaks tersebut, Rudiantara mengaku pihaknya kadang kala menghadapi kesulitan. Ia menggambarkan dunia maya seperti lautan yang luas, dan untuk menyisir konten hoaks memerlukan waktu. "Misalnya setelah ditemukan hoaks, nanti muncul lagi lebih banyak. Jadi tidak boleh menyerah," ucapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

2 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

2 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.


Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

3 hari lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

4 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?


Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

5 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 18 April 2024. Blair sebelumnya diminta Jokowi membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair menyebut pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN. TEMPO/Subekti.
Kominfo Gandeng Tony Blair Institute Antisipasi Kejahatan Artificial Intelligence

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Tony Blair Institute for Global Change bekerja sama antisipasi kejahatan Artificial Intelligence.


Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ekonom Optimistis MK Benarkan Politisasi Bansos, Prediksi 3 Kemungkinan Putusan

Ekonom yakin majelis hakim MK akan membenarkan adanya politisasi bansos dengan 3 kemungkinan putusan.


Bentuk Laboratorium Bersama dengan Kominfo, Ant Group Jajakan Alipay Plus ke Indonesia

6 hari lalu

Alibaba. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Bentuk Laboratorium Bersama dengan Kominfo, Ant Group Jajakan Alipay Plus ke Indonesia

Kominfo membahas kerjasama dengan Ant Group untuk pembentukan Joint Lab. Alibaba menawarkan Alipay Plus buat UMKM Indonesia.


Kominfo Pastikan Tak Akan Beri Keistimewaan bagi Starlink

6 hari lalu

Satelit internet Starlink SpaceX di orbit. Kredit : SpaceX
Kominfo Pastikan Tak Akan Beri Keistimewaan bagi Starlink

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan kehadiran starlink menjadi tantangan bagi semua operator seluler di Indonesia.