Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gelar Sengketa PT Kiani Kertas Diundur Setelah Pilpres. Kenapa?

Reporter

image-gnews
Pabrik PT Kertas Nusantara di Mangkajang Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. TEMPO/Firman Hidayat
Pabrik PT Kertas Nusantara di Mangkajang Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. TEMPO/Firman Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kalimantan Timur berencana menunda kembali pembahasan terkait penyelesaikan sengketa industrial tenaga kerja dan PT Kertas Nusantara, atau yang sebelumnya PT Kiani Kertas milik Prabowo Subianto.

Baca: Soal Lahan Prabowo di Kaltim, JK: Kebetulan, Saya yang Kasih Itu

Koordinator Dinas Tenaga Kerja Kaltim Pengawas Wilayah Utara Sab’an, mengatakan permasalahan industrial yang telah merumahkan 1.400 pekerja PT Kiani Kertas itu akan diundur pembahasan gelar perkara setelah Pemilu 2019. Padahal, awalnya pembahasan gelar perkara itu direncanakan Maret 2019.

“Pertemuannya sepertinya ditunda setelah Pemilu,” kata Sab’an saat dihubungi Selasa, 26 Februari 2019.

Menurut Sab’an permasalahan utama adalah karena PT Kertas Nusantara sejak April 2013 tidak beroperasi, merumahkan karyawan dan tidak memberikan gaji.

Berlarutnya kasus ini kata Sab’an memang telah membuat argometer kewajiban perusahaan semakin besar dan jumlah karyawan yang terdampak semakin banyak. Namun ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait alasan penundaan gelar perkara tersebut, Sab’an enggan menjawab.

Salah satu karyawan PT Kiani Kertas, Basri, juga menceritakan sudah tidak menerima gaji sejak pertengahan 2013. Adapun sejumlah upaya advokasi di tingkat lokal sampai tingkat pemerintah pusat sudah dilakukan sejak 2014 dan pertengahan 2018.

Berdasarkan dokumen, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI sudah merespon pihak KontraS dan karyawan Kertas Nusantara pada 23 Juli 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait rencana penundaan gelar perkara tersebut, Basri mengaku masih terus menunggu pemenuhan hak dia sebagai pekerja yang tidak menerima upah selama 5 tahun terakhir meski saat ini Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, PT Kertas Nusantara tidak lagi terorganisir dengan baik akibat kekosongan jabatan ketua.

“Kami sudah menyerahkan semua ke serikat pekerja, namun ketua sudah mundur beberapa bulan yang lalu, jadi saya cuma menunggu kabar saja selanjutnya bagaimana,” ungkap Basri.

Basri mengaku sudah bekerja di PT Kiani Kertas sejak 2010. Awal mula dia bergabung di perusahaan bekas Bob Hasan ini pada 2007, tepatnya di PT Kiani Lestari. Saat pembentukan Kiani Kertas, Basri masuk dalam 100 orang yang dipindahkan bergabung ke Kiani Kertas.

Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Timur Ismed Surya mengatakan, dari sisi pekerja, konflik industrial PT Kertas Nusantara ini sudha berlarut terlalu lama. Ismed mengkhawatirkan, jika gelar perkara kembali ditunda, maka semakin tidak ada kejelasan terkait nasib karyawan.

“Ini sudah bertahun hampir 6 tahun. Kemudian juga ini tidak ada hubungannya antara penyelesaian hubungan industrial Kiani dengan Pemilu. Artinya, menurut saya tidak logis ketika pemerintah menunda ini,” papar Ismed ketika dihubungi Bisnis.

Menurut Ismed persoalan ini secara normatif harus segera diselesaikan karena sesuai UU Ketenagakerjaan, karyawan yang dirumahkan dan tidak menerima status pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap menerima gaji selama izin perusahaan tetap beroperasi. Ismed menilai, permasalahan PT Kiani Kertas ini tidak bisa disalahgunakan sebagai isu lima tahunan, terlepas dari pemilik perusahaan adalah salah satu kandidat calon presiden.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jepang Ajak Indonesia Diskusikan Program Makan Gratis

5 jam lalu

Seorang siswa menyantap makan siang gratis mereka di SMP Senju Aoba di Tokyo, Jepang 29 Juni 2022. REUTERS/Issei Kato
Jepang Ajak Indonesia Diskusikan Program Makan Gratis

Pemerintah Jepang berencana mengundang Pemerintah Indonesia untuk mendiskusikan program makan gratis


4 Serba-serbi Wacana PDIP Mau Jagokan Susi Pudjiastuti di Pilgub Jawa Barat

7 jam lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
4 Serba-serbi Wacana PDIP Mau Jagokan Susi Pudjiastuti di Pilgub Jawa Barat

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan, partainya membuka peluang untuk mengusung Susi Pudjiastuti maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024.


Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

8 jam lalu

Suasana Terminal 3 keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pukul 14:56 WIB pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/ Mochamad Firly Fajrian
Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 21 Juni 2024, dimulai dari dampak gangguan server PDN Kominfo.


Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Prabowo Hampiri Jokowi di Halim, Langsung Ucapkan Selamat Ulang Tahun

Keterangan tertulis Kementerian Pertahanan menyebut Prabowo menemui Jokowi seusai jam berkantor di kementerian.


Terkini Ekbis Mentan Ajukan untuk Program Cetak Sawah 1 Juta Hektar Prabowo, Update Antrean Bandara karena Gangguan Server

18 jam lalu

Menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi mempertemukan dua kandidat capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, di pematang sawah di Kebumen, Jateng, Kamis, 9 Maret lalu. Duet baru yang direstui Jokowi?
Terkini Ekbis Mentan Ajukan untuk Program Cetak Sawah 1 Juta Hektar Prabowo, Update Antrean Bandara karena Gangguan Server

Mentan Minta Tambahan Anggaran Hingga Rp 51 Triliun untuk mendukung program cetak sawah 1 juta hektar, program presiden terpilih Prabowo


Luhut soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bertahap, Mulai dari Rp 20 Triliun

19 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara pada acara Tri Hita Karana-World Economic Forum di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura di Denpasar, Bali, Indonesia, pada 19 Mei. 2024. (ANTARA/Prisca Triferna)
Luhut soal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Bertahap, Mulai dari Rp 20 Triliun

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal anggaran program makan bergizi yang dijanjikan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

19 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut: Soal One China Policy hingga Komentar tentang Anggaran Makan Siang Gratis

Luhut mengungkapkan anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran dimulai dari Rp20 triliun


Bantah Tak Diundang, Kaesang Sebut Dirinya Ikut Kuliah Umum Prabowo

19 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Bantah Tak Diundang, Kaesang Sebut Dirinya Ikut Kuliah Umum Prabowo

Kaesang mengatakan dirinya belum berada di lokasi saat foto itu diambil.


Utang Jatuh Tempo Era Prabowo Tembus Rp 800 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Strategi Mengatasinya

20 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberi hormat saat prosesi penyambutan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Utang Jatuh Tempo Era Prabowo Tembus Rp 800 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Strategi Mengatasinya

Salah satu strategi mengatasi masalah utang jatuh tempo adalah dengan refinancing (re-invesment) SBN yang diterbitkan pemerintah.


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

23 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.