Kementerian Keuangan: Gaji Guru Honorer Telat Jadi Urusan Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memerikan keterangan kepada wartawan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,6 triliun. Realisasi defisit APBN tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan keterlambatan pembayaran gaji guru honorer di sejumlah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Sebab, alokasi gaji para guru ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah disalurkan ke masing-masing daerah.

Baca juga: 155 Ribu Guru Honorer Diprioritaskan Ikut PPPK

"Jadi gaji guru honor itu adalah porsi APBD, sebagian dibayar BOS, jadi tergantung daerah masing-masing," kata Astera saat ditemui usai acara konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarat Pusat, Rabu, 20 Februari 2019.

Sebelumnya dalam beberapa hari terakhir, sejumlah guru honorer di Kota Depok, Jawa Barat, mengeluh lantaran tak kunjung menerima gaji selama dua bulan berturut-turut. Proses penyaluran gaji guru honorer dari dana BOS ditengarai menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi keterlambatan.

Dana BOS untuk sekolah-sekolah di Indonesia berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan persetujuan Kemenkeu. Dana ini berada dalam pos anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

"Tapi itu tergantung kinerja daerahnya, kalau kinerjanya belum bagus, belum bisa disalurkan," ujar Astera.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi penyaluran DAK non-fisik per Januari 2019 ini hanya mencapai Rp 4,08 triliun, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 4,82 triliun. "Kementerian terus melakukan upaya koordinasi untuk mendorong daerah mengoptimalkan penyerapan dana di daerah," kata Sri.

Baca berita guru honorer lainnya di Tempo.co






Tiga Rencana Nadiem Makarim untuk Pengangkatan Guru PPPK Tahun Depan

3 hari lalu

Tiga Rencana Nadiem Makarim untuk Pengangkatan Guru PPPK Tahun Depan

Nadiem Makarim menyampaikan tiga rencana kebijakan untuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

3 hari lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Ganjar Pranowo Sampaikan Keluhan Guru soal PPPK ke Jokowi dan Nadiem

3 hari lalu

Ganjar Pranowo Sampaikan Keluhan Guru soal PPPK ke Jokowi dan Nadiem

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyampaikan keluhan para guru honorer di daerahnya soal seleksi PPPK di depan Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

5 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

7 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Kisah Guru Honorer Selamat Setelah Tertimpa Puing Bangunan Selama 1,5 Jam Akibat Gempa Cianjur

12 hari lalu

Kisah Guru Honorer Selamat Setelah Tertimpa Puing Bangunan Selama 1,5 Jam Akibat Gempa Cianjur

Imas Masnguneh, 39 tahun, mengucap syukur setelah lolos dari maut usai gempa Cianjur. Imas teringat kejadian 1,5 jam terjebak di reruntuhan sekolah


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

13 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Menteri Pendidikan Nadiem Targetkan 600 Ribu Guru Honorer Jadi PPPK

41 hari lalu

Menteri Pendidikan Nadiem Targetkan 600 Ribu Guru Honorer Jadi PPPK

Nadiem berharap tahun depan sudah ada sekitar 600 ribu guru honorer yang menjadi PPPK.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

45 hari lalu

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

46 hari lalu

Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

Kementerian Keuangan mengungkapkan insentif fiskal yang mampu mengompensasi tingginya harga mobil listrik bagi masyarakat Indonesia.