Debat Capres, Jokowi Ingin Pemakaian Energi Fosil Dikurangi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Ibu Iriana Joko Widodo tiba untuk mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Ibu Iriana Joko Widodo tiba untuk mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan ingin mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dengan menggerakkan produksi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan di Nusantara. "Ke depan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi energi fosil," kata Jokowi dalam debat capres 2019 putaran kedua di Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019.

    Baca: Debat Capres Kedua, Prabowo Bakal Ungkit Soal Air Bersih

    Dalam segmen bagian pemaparan visi misi capres tersebut, Jokowi menyatakan pemerintah pada saat ini telah menggalakkan pemakaian biofuel dan green fuel.

    Jokowi menyatakan bahwa produksi bahan bakar B20 sudah dilakukan dan ke depannya akan diteruskan hingga mencapai B100.

    "Sehingga ketergantungan terhadap energi fosil berkurang dari tahun ke tahun," ujar dia.

    Jokowi menyatakan hal tersebut dalam segmen pembukaan yang juga terdapat bagian pemaparan visi misi dalam debat capres.

    Debat capres putaran kedua ini diselenggarakan di Hotel Sultan, pada Minggu malam, 17 Februari 2019 yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB. Tema yang diangkat pada debat kedua tersebut adalah infrastruktur, energi dan pangan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.