Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keluarga Korban Lion Air JT 610 Menolak Syarat Pencairan Asuransi

image-gnews
Keluarga korban pesawat Lion Air JT 610 menunjukkan kartu fasilitas penginapan kamar di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Timur. Fasilitas penginapan tersebut terhitung berhenti sejak hari ini, Rabu 23 Januari 2019. TEMPO/Mis Fransiska Dewi
Keluarga korban pesawat Lion Air JT 610 menunjukkan kartu fasilitas penginapan kamar di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Timur. Fasilitas penginapan tersebut terhitung berhenti sejak hari ini, Rabu 23 Januari 2019. TEMPO/Mis Fransiska Dewi
Iklan

TEMPO.CO, JAKARTA - Keluarga korban penumpang pesawat Lion Air JT 610 menolak menandatangani surat Release and Discharge atau RnD untuk mencairkan asuransi. RnD merupakan kesepakatan antar kedua pihak yakni ahli waris dengan pihak Lion Air. Kesepakatan ini berupa pembebasan dari ahli waris korban untuk tak lagi menuntut, meminta janji, mengklaim serta hal-hal lain berkaitan dengan kejadian kecelakaan pesawat terhadap Lion Air.

BACA: Keluarga Korban Lion Air JT 610 Diusir dari Hotel

Keluarga korban Pesawat Lion Air JT610 Neuis Marfuah mengatakan, di dalam surat RnD yang diberikan pihak Lion Air ada penggantian bagasi yang jumlahnya Rp 4 juta kemudian menjadi Rp 50 juta dan disatukan dengan uang asuransi Rp 1,25 miliar.  Sehingga totalnya menjadi Rp 1,3 miliar.

"Karena RnD itu mengikat kami, ketika keluarga mencairkan asuransi itu maka keluarga tidak berhak menuntut kepada pihak manapun. Itu yang membuat kami keberatan," kata Neuis di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur, Rabu, 23 Januari 2019.

Padahal, di dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tepatnya pada pasal 23, diatur bahwa ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Neuis mengungkapkan belum semua keluarga korban pesawat Lion Air JT 610 menerima asuransi dengan menandatangani RnD. Kurang lebih, lanjutnya, sekitar 23 keluarga yang sudah menerima dengan tanda tangan RnD. "Belum semua keluarga ditelpon untuk tanda tangan RnD, baru sebagian saja secara acak ditelpon."

Menurut Neuis, keluarga korban Lion Air yang sudah menandatangani RnD karena berbagai kebutuhan, terlebih bagi yang masih memilik anak kecil dan tidak mempunyai penghasilan. "Alasan mereka ada yang karena kebutuhan ekonomi dan juga tidak mau berkutat persoalan ini lebih lama," kata Neuis yang sampai saat ini putri sulungnya, Vivian Afifa belum teridentifikasi.

MIS FRANSISKA DEWI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

9 jam lalu

Sejumlah kendaraan menuju Jalan Raya Puncak terjebak kemacetan di kawasan Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Agustus 2021. Pemerintah menggeser libur Tahun Baru Islam yang semula 10 Agustus menjadi 11 Agustus dengan harapan daat mengurangi mobilitas dan potensi penularan Covid-19. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan

Pengelola dana asuransi wajib kendaraan bermotor yang akan ditetapkan pada awal tahun depan, tidak boleh mengambil keuntungan.


Terkini: Beda BPOM dan SGS Mengenai Pengawet Roti Aoka dan Okko, Tiket Pesawat akan Turun sebelum Jokowi Diganti Prabowo

13 jam lalu

Roti Okko dan Aoka (rotiokko.com/ ptindonesiabakeryfamily.com)
Terkini: Beda BPOM dan SGS Mengenai Pengawet Roti Aoka dan Okko, Tiket Pesawat akan Turun sebelum Jokowi Diganti Prabowo

Berita terkini: BPOM dan SGS beda pendapat mengenai dugaan pengawet kosmetik di roti Aoka dan Okko. Tiket pesawat akan turun sebelum Jokowi diganti Pr


Rencana Wajib Asuransi Kendaraan: Perusahaan Asuransi Mendukung, Pekerja Angkutan Menolak

15 jam lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Rencana Wajib Asuransi Kendaraan: Perusahaan Asuransi Mendukung, Pekerja Angkutan Menolak

Pemerintah berencana memberlakukan aturan wajib asuransi kendaraan pada 2025. Perusahaan asuransi menyambut gembira. Pekerja angkutan menolaknya.


Pembayaran Wajib Asuransi Kendaraan Diusulkan Digabung dengan Pajak

16 jam lalu

Ilustrasi asuransi kendaraan. frogdogquotes.com
Pembayaran Wajib Asuransi Kendaraan Diusulkan Digabung dengan Pajak

Pembayaran wajib asuransi kendaraan diusulkan untuk digabung dengan pembayaran pajak kendaraan.


Begini Cerita Awal Munculnya Aturan Wajib Asuransi Kendaraan

17 jam lalu

Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Begini Cerita Awal Munculnya Aturan Wajib Asuransi Kendaraan

Aturan mengenai wajib asuransi kendaraan yang bakal berlaku tahun depan merupakan usulan pemerintah.


Kendaraan Wajib Asuransi Tahun Depan, AAUI Sebut akan Pakai Sistem Digital dan AI

18 jam lalu

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan saat ditemui di kantornya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Kendaraan Wajib Asuransi Tahun Depan, AAUI Sebut akan Pakai Sistem Digital dan AI

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan institusinya masih menunggu Peraturan Pemerintah yang akan mewajibkan kendaraan memiliki asuransi sebagai tindak lanjut dari UU P2SK.


Tolak Rencana Wajibkan Asuransi Kendaraan Tahun Depan, Serikat Pekerja Angkutan: Tak Sebanding dengan Pendapatan Kami

1 hari lalu

Kepadatan kendaraan bermotor pada pagi hari di kawasan jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Dari besaran anggaran Rp6,9 triliun untuk penanganan kemacetan, sebanyak Rp4,9 triliun merupakan Public Service Obligation (PSO) yang akan difokuskan sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum. TEMPO/Tony Hartawan
Tolak Rencana Wajibkan Asuransi Kendaraan Tahun Depan, Serikat Pekerja Angkutan: Tak Sebanding dengan Pendapatan Kami

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan organisasinya menolak rencana ini karena akan menambah beban bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti ojek online, taksi online, dan kurir.


Aturan Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor, Industri Asuransi Untung?

1 hari lalu

Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Aturan Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor, Industri Asuransi Untung?

Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraan bermotor. Industri asuransi menangguk untung


BRI Insurance Bayarkan Klaim Asuransi Alat Berat Sebesar Rp 300 Juta di Jambi

1 hari lalu

BRI Insurance lakukan pembayaran klaim Asuransi Alat Berat,  kamis 11 Juli 2024. penyerahan klaim diserahkan secara simbolis oleh Bapak Vierdhy Yosua Rb Simamora selaku Pinca BRI Jambi serta didampingi Bapak Denny M Siregar selaku Pimpinan BRI Insurance Marketing Representative Office (MRO) Jambi kepada tertanggung Bapak A. Napis, SP selaku Direktur CV Empat Pilar Kejayaan. Dok. BRINS
BRI Insurance Bayarkan Klaim Asuransi Alat Berat Sebesar Rp 300 Juta di Jambi

BRI Insurance juga akan terus meningkatkan edukasi terkait pentingnya asuransi dan inklusi keuangan dengan melakukan optimalisasi pelayanan digital dengan berbagai inovasi.


Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini Bisnis: Bilah Sayap Garuda pada Kantor Presiden di IKN Selesai Dipasang, Jokowi Naik Kereta Cepat Whoosh

Kementerian PUPR menuntaskan pemasangan bilah sayap garuda gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN.