Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenapa JK Sebut Proyek Trans Sulawesi Tak Menguntungkan?

image-gnews
Jalur kereta api Makassar Barru di desa pekkae, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 12 Spetember 2017.  Proyek pembangunan rell kereta Api trans Makassar ini dimulai pada Agustus 2014 lalu. TEMPO/Iqbal Lubis
Jalur kereta api Makassar Barru di desa pekkae, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 12 Spetember 2017. Proyek pembangunan rell kereta Api trans Makassar ini dimulai pada Agustus 2014 lalu. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengkritik proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado tak menguntungkan. "Kereta api hanya efisien di Jawa karena penduduknya 160 juta," katanya, Selasa, 22 Januari 2019.

Baca: Setelah LRT Jabodebek, JK Kritik Proyek Kereta Trans Sulawesi

Kritik JK ini dilontarkan sebelumnya proyek LRT Jabodebek disebutnya tak efisien. Ia menjelaskan maksud pernyataannya bahwa pembangunan infrastruktur harus efisien.

Para insinyur, kata JK, jangan hanya sekedar membangun secara fisik, tapi manfaat dan studinya harus baik. Dalam kasus pembangunan LRT Jabodebek, JK mengatakan, pembangunan secara elevated memunculkan banyak dampak.

Salah satu dampaknya, kata JK, adalah biaya pembangunan 10 kali lipat lebih mahal dan tak bisa memperlebar jalan tol. "Akibatnya jalan tol tidak bisa diperlebar lagi karena ada tiang di sampingnya," katanya.

Seperti apa proyek kereta api Trans Sulawesi yang kali ini dikritik JK? Proyek ini merupakan proyek jaringan jalur kereta api untuk menjangkau daerah penting di Pulau Sulawesi. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2015. Adapun proyek tahap pertama ini yakni jalur kereta api dari Makassar hingga Parepare.

Secara keseluruhan proyek perkeretaapian Trans Sulawesi ditargetkan mencapai 2.000 kilometer dari Makassar ke Manado. Jaringan jalur kereta yang menghubungkan wilayah yang berpotensi angkutan penumpang dan komoditas berskala besar itu pada awalnya diperkirakan membutuhkan dana investasi sekitar Rp 9 triliun.

Adapun konsorsium pemenang proyek tahap pertama Makassar-Parepare dipimpin oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk. Konsorsium PT Pembangunan Perumahan Tbk. (PTPP) menjadi pemenang dengan penawaran nilai investasi Rp 1 triliun dan penawaran besaran pembayaran ketersediaan layanan sebesar Rp 246,74 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Badan usaha lain yang tergabung dengan konsorsium PTPP adalah PT Bumi Karsa, PT China Communication Construction Engineering Indonesia, dan PT Iroda Mitra. Konsorsium PTPP mengungguli dua konsorsium lainnya, yaitu konsorsium Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd., PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan Korea Rail Network Authority, serta konsorsium PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Len Industri, dan PT Waskita Toll Road.

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto membenarkan perihal penetapan konsorsium yang digalang perseroan sebagai pemenang proyek KPBU kereta api (KA) Trans-Sulawesi. "Porsi kami di konsorsium 55 persen. Berdasarkan jadwal, penandatanganan kontrak 13 Februari (2019)," katanya, Senin, 14 Januari 2019.

Lingkup proyek KPBU kereta api Trans-Sulawesi segmen Makassar—Parepare mencakup pembangunan, pengoperasian, dan perawatan jalur kereta api di segmen F sepanjang 13,9 kilometer.

Baca: JK Sebut Nilai LRT Mahal, Adhi Karya: Sudah Disetujui Kemenhub

Selain itu, pemenang juga akan melakukan pengoperasian dan perawatan segmen B, C, dan D sepanjang 125,7 kilometer. Ketiga segmen tersebut dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Proyek penyediaan infrastruktur di Trans Sulawesi ini dilakukan dalam bentuk desain, pembangunan, pembiayaan, operasional dan pemeliharaan dalam jangka waktu 20 tahun.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

14 menit lalu

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Presiden Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 26 Juni 2019. TEMPO/Egi Adyatama
SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

SBY dan Jusuf Kalla akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.


Komitmen 24 Tahun Biznet Membangun Infrastruktur Digital untuk Masa Depan

2 jam lalu

Biznet berkomitmen untuk terus berinovasi dalam membangun infrastruktur digital yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dok. Biznet
Komitmen 24 Tahun Biznet Membangun Infrastruktur Digital untuk Masa Depan

Biznet tetap berkomitmen untuk terus berinovasi dalam membangun infrastruktur digital yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.


Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo. Tempo/Ijar Karim
Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

Ideologi Jokowisme yang diusung relawan Alap-Alap Jokowi punya dua strategi utama dalam berpolitik yaitu populisme dan infrastrukturalis. Ini artinya


Ekonom Sebut Prabowo Tak Perlu Bentuk Kemenko Infrastruktur: Lebih Baik Tingkatkan Kapasitas PUPR

1 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.  Ke depan, Prabowo menyatakan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK, agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. TEMPO/Subekti.
Ekonom Sebut Prabowo Tak Perlu Bentuk Kemenko Infrastruktur: Lebih Baik Tingkatkan Kapasitas PUPR

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan Prabowo Subianto tidak perlu membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur.


Janji Kampanye Tarif akan Digratiskan, Begini Tanggapan Petinggi MRT dan LRT Jakarta

1 hari lalu

Sejumlah penumpang duduk di dalam rangkaian kereta api ringan atau Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek melintas di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2024. PT Kereta Api Indonesia mencatat jumlah penumpang LRT Jabodebek pada kuartal III 2024 sebanyak 5,97 juta orang atau meningkat sebesar 23 persen dibanding kuartal III 2023 yakni sebanyak 4,84 juta orang. ANTARA FOTO/Fauzan
Janji Kampanye Tarif akan Digratiskan, Begini Tanggapan Petinggi MRT dan LRT Jakarta

Komisaris PT LRT Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyambut baik janji penggratisan tarif angkutan umum di Jakarta, termasuk LRT dan MRT.


Rentetan Janji Dharma Pongrekun-Kun Wardana Saat Debat Pilkada Jakarta, Termasuk Pajak Restoran 1 Persen

1 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardana Abyoto (kanan), menyampaikan visi-misi dalam debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rentetan Janji Dharma Pongrekun-Kun Wardana Saat Debat Pilkada Jakarta, Termasuk Pajak Restoran 1 Persen

Apa saja janji Dharma Pongrekun-Kun Wardana saat Debat Pilkada Jakarta? Benarkah usahakan pajak restoran jadi 1 persen?


Jokowi Sebut Keppres Pemindahan Ibu Kota Mestinya Diteken Prabowo, Pengamat: Melempar Bola Panas

1 hari lalu

Pekerja berjalan di jembatan Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Agustus 2024. Komisi V DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diusulkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono senilai Rp20,32 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025 untuk bidang bina marga, cipta karya, hingga pembangunan rumah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jokowi Sebut Keppres Pemindahan Ibu Kota Mestinya Diteken Prabowo, Pengamat: Melempar Bola Panas

Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut Presiden Jokowi melempar bola panas ke presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto ihwal keberlanjutan pembangunan IKN.


Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

2 hari lalu

Tim Prabowo dari Partai Gerindra intens merumuskan nomenklatur kementerian yang disebut bakal berformasi besar-lebih dari 34 kementerian.
Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Infrastruktur kurang tepat dan menambah beban anggaran.


Masiton Pasaribu Berkomitmen Majukan Ekonomi Daerah

2 hari lalu

Pasangan calon Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) nomor urut dua Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi Lubis saat menghadiri pelantikan dan deklarasi tim pemenangan kampanye. Dok. Pribad
Masiton Pasaribu Berkomitmen Majukan Ekonomi Daerah

Calon Bupati Tapanuli Tengah, Masiton Pasaribu, berkomitmen memperkuat perekonomian masyarakat dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur daerah


Tanggapan Basuki Hadimuljono soal Rencana Pembentukan Kemenko Infrastruktur hingga Pemisahan Kementerian PUPR di Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Tanggapan Basuki Hadimuljono soal Rencana Pembentukan Kemenko Infrastruktur hingga Pemisahan Kementerian PUPR di Pemerintahan Prabowo

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar soal rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur.