Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Said Didu Sebut Jokowi Berbohong Soal Utang dan Impor

image-gnews
Said Didu. TEMPO/Imam Sukamto
Said Didu. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbohong soal janjinya saat kampanye 2014 lalu. Ia menyoroti janji Jokowi untuk tidak mengambil utang luar negeri dan tidak akan impor bila terpilih menjadi presiden.

Baca: RUPS Luar Biasa PT Bukit Asam Putuskan Copot Said Didu

"Janji yang tidak terealisasi adalah pelaksanaan program yang tidak mencapai target, tetapi janji yang tidak dilaksanakan atau malah melaksanakan yang sebaliknya adalah bohong. Bilang tidak akan impor dan utang, ternyata malah impor dan utang," kata Said Didu di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

Said Didu mengatakan janji kampanye tidak menjadi kebohongan apabila tetap dilaksanakan. Kalau sama sekali tidak dilaksanakan, kata dia, maka janji itu adalah kebohongan. Untuk itu, ia meminta masyarakat mengecek mana janji kampanye Jokowi yang dilaksanakan dan mana yang tidak dilaksanakan. Serta memeriksa mana janji kampanye yang dilaksanakan tapi berbeda arahnya.

"Yang saya ingat, (Pak Jokowi) menyatakan tidak akan impor, saat itu semua fansnya tepuk tangan, lalu pas menyatakan impor tetap dinyatakan hebat. Saat bilang tidak akan berutang juga semua tepuk tangan, hebat, tapi waktu tambah utang mereka tepuk tangan juga," ujar Said Didu. Ia menyebut sikap tersebut tidak masuk akal karena bertepuk tangan kepada dua langkah yang saling berkebalikan dari janji tersebut.

Persoalan impor pernah diangkat juga oleh Ekonom Faisal Basri beberapa waktu lalu. Ia mengaku kaget dengan data teranyar bahwa Indonesia telah menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia. Pasalnya, selama ini, ia biasa melihat Indonesia bertengger di posisi ke-3 atau ke-4.

Berdasarkan data statistik, Indonesia menjadi juara impor gula pada periode 2017-2018 dengan besar impor 4,45 juta metrik ton. Angka itu diikuti oleh Cina di posisi kedua dengan 4,2 juta metrik ton dan Amerika Serikat dengan 3,11 juta metrik ton.

Faisal lantas mengutip tren lonjakan impor gula melalui data dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut menunjukkan bahwa impor gula ke Indonesia mulai melonjak sejak 2009 setelah sebelumnya berhasil merosot. Kala itu, Indonesia mengimpor 1,4 juta ton gula ke dalam negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Angka impor itu naik perlahan sebelum akhirnya meroket pada 2016. Pada periode tersebut Indonesia mengimpor 4,8 juta ton gula atau naik 1,4 juta ton ketimbang tahun sebelumnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan impor nonmigas meningkat sepanjang 2018 karena banyaknya masuk barang modal dan bahan baku yang diperlukan untuk pembangunan. "Kalau melihat pertumbuhan impor, tentu meningkatnya impor nonmigas lebih banyak karena barang modal dan bahan baku," kata Mendag di KBRI Washington DC, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat atau Rabu pagi WIB, 16 Januari 2019.

Menurut Enggartiasto, dengan banyaknya barang modal dan baku tersebut masuk ke Indonesia juga mengindikasikan bahwa berarti pembangunan dan investasi berjalan. Hal tersebut, lanjutnya, berbeda kondisinya bila misalkan peningkatan impor adalah diakibatkan karena konsumsi yang tinggi.

Untuk jangka menengah, Enggartiasto menginginkan agar Indonesia mendapatkan akses pasar yang besar dan memperluas ke pasar nontradisional sebagai upaya guna meningkatkan ekspor. Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan perekonomian dunia mengalami perlambatan pada periode 2016-2018, dan sejumlah lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF telah memberikan proyeksi pertumbuhan pada tahun 2019 yang dapat dinilai sebagai proyeksi yang suram.

Baca: Menteri Rini Jelaskan Sebab Said Didu Dicopot dari Komisaris PTBA

Belakangan, isu perekonomian, antara lain soal utang dan impor di masa pemerintahan Jokowi memang kerap menjadi persoalan yang diangkat oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Mereka berjanji mengurangi utang dan impor bila terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019. Salah satu program yang mereka janjikan adalah pembangunan infrastruktur tanpa utang.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Politikus Rian Ernest (kanan) menerima baju dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat diperkanalkan menjadi kader Partai Golkar di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest bergabung dengan Partai Golkar menjadi Kepala Biro Pemuda DPD Partai Golkar DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

11 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

11 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

11 jam lalu

1. Menteri Keuangangan Sri Mulyani (Paling Kanan) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Kedua dari kanan) dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat melakukan pelepasan secara simbolis kontainer yang tertahan akibat izin impor. Tanjung Priok Jakarta Utara, 18 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas