CITA: Perlu Dibuat Pelayanan Satu Atap Layanan Pajak UMKM

Pekerja tengah merapihkan kerajinan tangan tas dari bahan plastik daur ulang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis 6 Desember 2018. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, pertumbuhan kredit untuk skala mikro mendorong pertumbuhan kredit UMKM dengan pertumbuhan 18,2% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya 15,3% (yoy). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Founder Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah perlu membuat paket kebijakan untuk mempermudah layanan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Menurut dia pelayanan satu atau atau one stop service untuk layanan pajak UMKM diperlukan.

Simak: Pertumbuhan Penerimaan Pajak 2018 Dipuji, Meski Target Meleset

"Kalau bisa one stop service. Kalau UKM ya disiapkan satu unit saja, dia akan menyelesaikan soal pajak, soal kredit, soal pembukuan, soal pasar, dan sebagainya. Ini yang belom dibuat pemerintah. Saya liat agak lamban mengeksekusi kebijakan ini," kata Yustinus di Artotel Jakarta, Selas, 8 Januari 2019.

Dengan kebijakan itu, kata dia, jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar bertambah banyak sehingga agregat penerimaannya bertambah. Yustinus mengatakan kontribusi pajak UMKM terhadap Produk Domestik Bruto saat ini sebesar Rp 6 triliun.

Untuk tahun ini, kata dia, seharusnya pemerintah punya target untuk naik jadi Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun. "Kuncinya salah satunya adalah ngajak pemda. UMKM itu domainnya Pemda. Pemda selama ini malas tidak mau terlibat. Kalo kepala daerahnya bagus, ya bagus. Kalo tidak, ya tidak. Ini yang bikin UMKM enggan bayar pajak," kata dia.

Yustinus melihat saat ini target pemerintah yaitu meningkatkan jumlah UMKM mendaftar sebagai wajib pajak. Tantangannya, kata dia Direktorat Jenderal Pajak membuat cara supaya registrasi menjadi lebih efektif.

"Harusnya dibalik. UKM takut bayar pajak seolah-olag baru bisnis sudah bayar pajak, maka pajak dibikin ringan. Kalau dibalik Anda (UMKM) kalau terdaftar akan mendapatkan intensif, bukan sekedar pajak yang murah. Ini tugas Ditjen pajak, OJK, BI, dan Kementerian lain membuat kebijakan yang one stop service," kata Yustinus.

Dia mencontohkan, kalau UMKM jadi wajib pajak terdaftar akan untung dengan bayarnya kecil, juga dibantu pembukuan. Kalau pembukuan bagus, bisa akses kredit ke bank dan akan dibantu penetrasi ke pasar.

Lebih lanjut Yustinus mengatakan UMKM yang terdaftar di Badan Pusat Statistik sebanyak 50 juta. Namun kata dia, kontribusi Rp 6 triliun masih sangat kecil dibanding penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.300 triliun.

Menurut Yustinus nominal yang sedikit itu, disebabkan oleh bermacam-macam hal, seperti ada yang memamg karena belum daftar. "Kedua banyak yang di e-commerce atau digital yang belum tercapture. Menurut saya tantangannya ada di sini, bagaimana meningkatkan agregat pembayar pajak UKM dengan cara pendekatan sistem tadi," ujar Yustinus.

 






Sandiaga Optimistis KEK Morotai Mampu Bangkitkan Ekonomi: Target 4 Ribu Lapangan Kerja

2 jam lalu

Sandiaga Optimistis KEK Morotai Mampu Bangkitkan Ekonomi: Target 4 Ribu Lapangan Kerja

Sandiaga Uno optimistis keberadaan KEK Morotai mampu membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.


Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

2 hari lalu

Teten Masduki: Baru 4,1 Persen UMKM yang Terhubung Rantai Pasok Global

Teten Masduki mengatakan pihaknya dan beberapa Kementerian/Lembaga mendapat tugas Presiden Jokowi untuk mendorong UMKM naik kelas.


Mahasiswa UGM Kembangkan Alat Peniris dan Penjernih Jelantah

2 hari lalu

Mahasiswa UGM Kembangkan Alat Peniris dan Penjernih Jelantah

Alat buatan mahasiswa UGM tersebut mudah digunakan dan membantu UMKM yang memproduksi kerupuk untuk meningkatkan daya tahan serta kualitas kerupuk.


Sandiaga Uno Ajak UMKM Kuliner Naik kelas

3 hari lalu

Sandiaga Uno Ajak UMKM Kuliner Naik kelas

Sandiaga Uno mencontohkan pengalamannya menjadi pengusaha. Awalnya cuma 3 pegawai, 25 tahun kemudian sudah punya 30 ribu pegawai.


Belanja PLN Terserap Rp 8,4 Triliun untuk UMKM

3 hari lalu

Belanja PLN Terserap Rp 8,4 Triliun untuk UMKM

Sekitar 4.356 UMKM terlibat dalam rantai pasok PLN.


Menkop UKM Teten Masduki Berharap Industri Media Sehat

4 hari lalu

Menkop UKM Teten Masduki Berharap Industri Media Sehat

Para anggota AMSI merupakan pelaku industri media yang 75 persen diantaranya termasuk dalam industri UKM.


Dukung UMKM, BRI Buka Akses ke Global Supply Chain di KTT G20

4 hari lalu

Dukung UMKM, BRI Buka Akses ke Global Supply Chain di KTT G20

Dukungan BRI terimplementasi melalui acara BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 saat KTT G20 berlangsung.


Teten Pastikan BLT UMKM Tidak Cair Tahun ini: Tidak Ada Waktu Lagi

4 hari lalu

Teten Pastikan BLT UMKM Tidak Cair Tahun ini: Tidak Ada Waktu Lagi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan pemerintah belum merencanakan pencairan BLT UMKM di tahun depan.


Kenaikan Upah Minimum Diharapkan Dorong Daya Beli, Teten Optimistis UMKM Tahan dari Resesi 2023

4 hari lalu

Kenaikan Upah Minimum Diharapkan Dorong Daya Beli, Teten Optimistis UMKM Tahan dari Resesi 2023

Menaikkan daya beli memang menjadi tujuan utama pemerintah dalam menaikan upah minimum.


Menkumham Ajak UMKM Daftarkan Merek Produknya Lewat Kekayaan Intelektual

4 hari lalu

Menkumham Ajak UMKM Daftarkan Merek Produknya Lewat Kekayaan Intelektual

Proses pendaftaran kekayaan intelektual (KI) hanya berlangsung 10 menit. KI juga dapat membantu para kreator mengakses permodalan.