TEMPO.CO, Bandung - Ketua Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan, koperasinya menyetorkan Rp 25,875 miliar untuk pembelian saham PT Bandara Internasional Jawa Barat, perusahaan pengelola Bandara Kertajati di Majalengka. “Dan Insya Allah disetor Senin, hari ini,” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 7 Januari 2019.
Baca juga: Mulai 11 Januari 2019, Bandara Kertajati Tambah Rute ke Yogyakarta
Iwa, yang juga menjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat, mengatakan, Rapat Anggota Tahunan (RAT) KKPS 2017 sudah memutuskan rencana membeli saham PT BIJB. Surat penawaran selanjutnya dikirimkan pada PT BIBJ yang membutuhkan suntikan modal saat itu untuk menuntaskan pembangunan sisi udara bandara Kertajati, Majalengka.
Penawaran KKPS tersebut akhirnya disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BIJB yang digelar 26 Desember 2018. RUPS BIJB menyetujui melepas kepemilikan saham setara 2,26 persen, atau setara Rp 51 miliar pada KKPS. Separuh dana pembelian tersebut diminta disetorkan paling telat 2 minggu setelah RUPS. “Sedangkan sisanya akan disetorkan bulan Desember 2019,” kata Iwa.
Iwa mengatakan, KKPS lewat dua kali rapat pengurus, pada rapat pengurus KKPS terakhir pada 3 Januari 2018 diputuskan untuk menyetorkan Rp 25,875 miliar untuk pembelian 1,13 persen saham PT BIJB. Kepemilikan saham tersebut menandai koperasi ASN Jawa Barat sekaligus menjadi pemilik bandara Kertajati. “Hari ini kita sudah resmi sebagai pemegang saham PT BIJB,” kata dia. “Para ASN melalui koperasi ingin juga berkontribusi membangun secara konkret.”
Menurut Iwa, KKPS optimistis dana pembelian saham itu bisa kembali dengan nilai berlipat setelah PT BIJB menanggung untung. Deviden yang disetorkan PT BIJB bisa langsung dirasakan anggota koperasi saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). “Ini merupakan bagian dari program kerja koperasi, di mana koperasi itu ingin besar. Kalau mau besar, aktivitasnya tidak cukup hanya dengan melayani anggota melalui simpan-pinjam, tapi harus masuk ke usaha tapi bisa menghasilkan,” kata dia.
Iwa mengatakan, KKPS dalam tiga tahun terakhir terus untung. “Perkembangan trennya bagus. Tahun 2016 untung Rp 356 juta, tahun 2017 untung Rp 3,2 miliar, tahun 2018 untung Rp 4,7 miliar,” kata dia.
Iwa mengatakan, usaha simpan pinjam KKPS saat ini sudah melayani 3 ribu anggota, setara 25 persen seluruh anggota koperasi. Pembagian SHU bergantung aktivitas anggota. “Tahun 2018 da anggota yang mendapat SHU sampai Rp 15 juta. Terbesar,” kata dia.
Asisten Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, kepemilikan saham KKPS itu akan dilaporkan pada Kementerian Hukum Dan HAM untuk mengubah komposisi kepemilikan saham PT BIJB. Komposisi saham terbesar masih pemprov Jabar, sementara KKPS 2,26 persen, dan PT Jasa Sarana, BUMD milik Jawa Barat, memiliki 0,56 persen. “Ini bagian dari keputusan RUPS PT BIJB,” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 7 Januari 2019.
Eddy mengatakan, dana pembelian saham yang disetorkan KKPS tersebut akan dipergunakan untuk mencicil sebagian kewajiban PT BIBJ yang sudah jatuh tempo. Salah satunya membayar kontraktor, PT WIKA yang menggarap pengerjaan terminal Bandara Kertajati. “Ada yang sudah jatuh tempo,” kata dia.
Eddy tidak merinci kewajiban PT BIJB yang sudah jatuh tempo. Penyertan moda yang disetorkan KPPS masih belum melunasi hutang jatuh tempo PT BIJB. “Baru sebaian kecil, masih nyisa. Kita memerlukan tambahan modal dari masuknya PT Angkasa Pura II sebesar 25 persen saham,” kata dia.
Eddy mengatakan, total tambahan dana yang dibutuhkan PT BIJB untuk menuntaskan hutang berupa kredit dari konsorsium perbankan Syariah, serta kontraktor yang membangun sisi darat bandara setara 38 persen saham PT BIJB. “Harusya 38 persen untuk menutup itu semua. Koperasi baru 2 persen, AP II rencananya 25 persen, masih sisa 11 persen. Ini yang akan ditawarkan lagi,” kata dia.
Menurut Eddy, pemprov Jabar sendiri masih menyisakan kewajiban menyetorkan modal pada PT BIJB, tapi karena keterbatasan anggaran baru bisa dilakukan paling cepat 2020. Sementara opsi penjualan saham lewat RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas) sudah ditutup. “Harusnya 13 persen, tapisudah kita tutup. Ada persyaratan dari RDPT yang kita toal. Yakni ada syarat dalam 5 tahun harus dikembalikan, atau dibeli, waktunya pendek sekali,” kata dia.
PT Jasa Sarana sempat diminta menjadi standy-by buyer saat RDPT jatuh tempo. Tapi kondisi keuangan BUMD milik Jawa Barat itu diperkirakan tidak akan sanggup melakukan pembelian. “Kondisi keuangan Jasa Sarana tidak memungkinkan. Kita mau RDPT masuk, tapi skemanya bukan 5 tahun. Skema itu skema pengadaan untuk keadaan yang sangat awal sekali, tapi ini bandara sudah jadi. Makanya kita tolak,” kata Eddy.
Baca berita Bandara Kertajati lainnya di Tempo.co
