Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rizal Ramli Ingatkan Pemerintah Tak Pinjam dari Dua Lembaga Ini

image-gnews
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik Ketua Nasdem Surya Paloh di Polda Metro Jaya, 24 Oktober 2018. Tempo/Imam Hamdi
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik Ketua Nasdem Surya Paloh di Polda Metro Jaya, 24 Oktober 2018. Tempo/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyampaikan bahwa utang luar negeri bagi suatu negara berkembang seperti Indonesia sebenarnya adalah hal yang biasa. Tapi Rizal mewanti-wanti agar pemerintah Indonesia tidak meminjam uang dari lembaga multilateral seperti International Monetary Fund (IMF) maupun World Bank atau Bank Dunia.

Baca: Jokowi Izinkan Bidang Usaha Dikuasai Asing, Rizal Ramli: Kok Tega

"Banyak prasyarat yang merupakan jebakan-jebakan neoliberalisme," kata Rizal dalam cuitan di akun twitternya, @RamliRizal pada pukul, 11.00 WIB, Rabu, 2 Januari 2018.

Bahkan Rizal menyebut bahwa belakangan ini, ada pula pinjaman antar negara yang dirancang sebagai loan to owned. Dalam skema ini, kata dia, pinjaman atau utang, sengaja dimark-up alias digelembungkan agar macet. Sehingga, aset pada suatu negara bisa dimiliki atau dikuasai oleh negara lain dalam jangka panjang.

Saat ini, perdebatan soal utang ini masih terus berlanjut hingga beberapa bulan menjelang pemilu presiden pada 17 April 2019 mendatang. Baru-baru ini, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, berpendapat dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah-telah jauh hari menyampaikan bahwa pembiayaan infrastruktur tanpa utang bukanlah hal baru di era pemerintahan Joko Widodo. Indonesia pun, kata Sri, tidak lagi meminjam uang ke IMF maupun World Bank. "Mereka kasih pinjaman ke negara yang mengalami krisis neraca pembayaran," kata Sri saat acara IMF/World Bank, Oktober 2018.

Lebih lanjut, Rizal Ramli menyebut jika pembangunan Indonesia berlandaskan utang ataupun neoliberalisme ala Bank Dunia, maka Indonesia tidak akan mampu tumbuh seperti Jepang dan Cina. "Karena jika tumbuh di atas 6,5 persen, pasti ekonomi kepanasan, jadi utang harus dikurangi," ujarnya.

Untuk itu, Rizal Ramli meminta pemerintah meninggalkan pembangunan ekonomi neoliberal ala Bank Dunia jika ingin tumbuh lebih tinggi. Hanya saja, Rizal tidak merinci lebih lanjut model seperti apa yang disebutnya sebagai pembangunan ekonomi neoliberal itu. Rizal hanya menyampaikan tidak ada satupun negara yang berhasil menjadi negara maju dengan mengikuti resep yang dianjurkan Bank Dunia. "Tidak di Amerika Latin, tidak di Asia, apalagi Afrika."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

21 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.


Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

1 hari lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.


Dagang Sapi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.


Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

2 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.


Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

3 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi (kiri) berdialog dengan pelajar saat Kegiatan Edukasi Keuangan di Indonesia Banking School, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Edukasi Keuangan terkait investasi, pinjaman hingga perencanaan keuangan yang diikuti sekitar 1.500 pelajar secara luring dan daring guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya bagi pelajar. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.


PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

3 hari lalu

Ilustrasi: Rio Ari Seno
PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

PT PundiKas Indonesia, layanan pinjaman dana online atau pinjol, membantah institusinya telah menjebak nasabah dengan mentransfer tanpa persetujuan.


Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

4 hari lalu

Ilustrasi KDRT. radiocacula.com
Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.


Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

6 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Selasa 3 Januari 2023. Erick Thohir mengumumkan harga Pertamax akan turun dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter yang dilakukan seiring dengan penurunan harga minyak dunia dari level 87 dolar AS menjadi 79 dolar AS dan berlaku mulai Selasa (3/1/2023) pukul 14.00 WIB. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.


Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

7 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kata sambutan saat peresmian Indonesia Incorporated di Far East Finance Center, Hong Kong, Jumat 30 Juni 2023. Indonesia Incorporated berisikan gabungan dari berbagai BUMN yang berbisnis di Hong Kong dan berfungsi sebagai Business Center dan Business Hub untuk negara-negara di Asia Utara. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.


Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

7 hari lalu

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 396,8 miliar dolar AS pada kuartal IV 2022 menjadi 404,9 miliar dolar AS pada Januari 2023. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.