TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah terus mengejar pemerintah Australia untuk menyelesaikan persoalan meledaknya Kilang Minyak Montara di Laut Timor pada 2009 lalu.
BACA: Luhut Tanggapi Susi: Larangan Plastik Jangan Matikan Industri
"Soal Montara kami sekarang kejar dan kemarin kami ngomong juga sama menteri dari Australia bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap itu dan kami kejar," ujar Luhut di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.
Luhut yakin ke depannya progress penyelesaian kasus Montara itu bakal lebih cepat ketimbang beberapa waktu ke belakang. Pemerintah terus mengejar pertanggung jawaban Australia kerugian akibat perkara itu, menurut luhut, sangat besar. Kendati, ia tidak menyebutkan seberapa besar kerugian tersebut. "Saya tidak ingat angkanya."
Ketua Tim Advokasi Korban Montara, Ferdi Tanoni mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyampaikan pernyataan tegas kepada PM Australia Scott Morrison untuk segera menyelesaikan kasus Montara.
BACA: Prabowo Sebut RI Bakal Punah, Luhut: Jangan Asal Ngomong
"Jika dalam kurun waktu dua sampai tiga minggu ke depan Pemerintah Australia masih belum juga memberikan jawaban atas hasil pertemuan Montara Task Force dengan Wakil Dubes Australia Allaster Cox pada 16 Oktober 2018 lalu, maka kami minta Presiden Jokowi untuk menyampaikan pernyataan tegas kepada rekannya PM Australia Scott Morrison untuk segera menyelesaikan kasus Montara," katanya kepada Antara di Kupang, Selasa, 18 Desember 2018.
montara
Tanoni yang juga anggota Montara Task Force itu mengatakan Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besarnya di Jakarta seolah hendak mendiamkan surat-surat dari Deputy Menteri Koordinator Kemaritiman bidang kedaulatan kemairitman Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Tim Montara Task Force dan juga surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R Muzhar.
Menurut mantan agen imigrasi Australia untuk wilayah timur Indonesia itu, surat-surat itu dikeluarkan atas dasar hasil kesepakatan antara Montara Task Force dengan Wakil Dubes Australia di Jakarta Allaster Cox dalam sebuah rapat yang berlangsung pada 16 Oktober 2018 di Jakarta.
"Sebagai rakyat kami sangat bergembira dengan sikap tegas Pemerintah RI melalui Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang telah membentuk Montara Task Force untuk mempercepat penyelesaian kasus Montara ini secara menyeluruh dan komprehensif," ujarnya.
Kasus meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor ini terjadi pada 21 Agustus 2009, namun sudah 9 tahun lamanya, persoalan yang maha dahsyat ini belum juga tuntas diselesaikan oleh pemerintahan kedua negara.
Sampai hari ini, Pemerintah Australia belum memberikan reaksi terhadap permintaan Pemerintah Indonesia, yakni berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara dalam hal membentuk Task Force Pemerintah Australia untuk dapat bekerja sama dengan Task Force Pemerintah Indonesia, membangun komunikasi yang responsif, cepat dan berkelanjutan dengan Task Force Pemerintah Indonesia.
Selain itu, juga mengambil langkah-langkah yang cepat untuk memfasilitasi pertemuan dan negosiasi dengan PTTEP AA, dan sepakat untuk memberikan kompensasi yang menyeluruh kepada Indonesia dan masyarakat Indonesia yang menjadi korban tumpahan minyak Montara.
Baca berita tentang Luhut lainnya di Tempo.co.
ANTARA
