Bea Cukai 'Online'-kan Administrasi Ekspor-Impor

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Heru Pambudi (kanan) bersama Deputi Bidang Pemberantasan BNN Armand Depari (kiri) memperlihatkan daun Khat yang sudah kering dan mengandung Chatinone di Kantor Bea dan Cukai, Jakarta Timur 28 Mei 2018. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, JAKARTA - Pemerintah bakal menerapkan sistem pengurusan administrasi kepabeanan. Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan para pelaku usaha akan bisa menginput aktivitasnya di mana dan kapan saja melalui aplikasi khusus yang disediakan kantornya. “Berlaku efektif 1 Januari 2019 mendatang,” ujar Heru di kantor Kementerian Keuangan, Senin 17 Desember 2018.

Simak: Bea Cukai Optimis Cukai Plastik Bisa Diterapkan 2019

Menurutnya dengan sistem yang dinamakan Pertukaran Data Elektronik via Internet (PDE Internet) ini, pelaku usaha diberikan kemudahan. Sebelumnya, untuk mengisi aktivitas ekspor-impornya, pengusaha diharuskan untuk menginput modul di kantor cabang Bea Cukai setempat. Walhasil, tak jarang ada indikasi barang yang tertahan lantaran keterlambatan pengurusan administrasi.

“Prosedur yang lama sudah usang karena dipakai sudah dipakai sejak dari 1997,” kata Heru. Dia mengatakan, sistem baru juga tak hanya untuk menginput data angka ekspor-impor semata. Berbagai administrasi seperti rujukan pemindahan barang ke kawasan berikat juga termasuk dalam layanan.

Heru tak menampik dari sisi internal, bahkan, di kantor cabang besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta hingga kini masih ada ribuan administrasi yang diurus secara offline.

Meski semakin mudah, Heru mengatakan pemerintah bakal makin ketat dalam pengawasan logistik barang. Kerja sama dengan otoritas hukum seperti Kepolisian dan Tentara Negara makin diperkuat. “Ekspor dan impor ilegal harus ditekan agar kuota yang ada bisa buat yang ilegal,” kata Heru. Adapun para pengusaha yang masih menggunakan sistem lama per 1 Januari mendatang bakal tidak bisa melakukan input sama sekali.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Portal Lembaga National Single Window (LNSW) Djatmiko mengatakan perbaruan kebijakan tersebut bakal langsung terintegrasi dengan lembaganya.

Dari urusan kepabeanan, LNSW bisa memberi tindakan lanjutan yang diperlukan seperti penanganan dokumen kekarantinaan, dokumen kepabeanan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui LNSW.

Dokumen-dokumen tersebut disampaikan oleh pengguna jasa kepada kementerian/lembaga terkait melalui Sistem INSW (SINSW) dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal.

“Jadi akan lebih mudah,” ujar Djatmiko. Menurutnya bukan tidak mungkin, kemudahan administrasi juga diikuti oleh belasan kementerian/ lembaga terkait yang juga mengurusi urusan bongkar muat secara sektoral.

Pengamat perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan berbagai kemudahan administrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan sejalan dengan niatan reformasi perpajakan yang digaungkan sejak tiga tahun silam.

Simplifikasi, katanya, lebih bisa diterima dunia usaha yang saat ini iklimnya sedang tidak begitu kondusif. “Kalau galak-galak dan ruwet malah berdampak lebih besar,” ujar Yustinus.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita mengatakan berbagai upaya pemerintah memperbaiki proses dwelling time sebenarnya sudah bagus. Namun sayangnya, banyak biaya proses aktifitas ekspor-impor seperti terminal handling charges justru menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.

“Harga selalu berubah, padahal sudah diamanatkan Bank Indonesia untuk menggunakan rupiah,” kata Zaldy.

Simak terus berita tentang Bea Cukai hanya di Tempo.co






Produsen Makanan Minuman Unifam Sebut Total Penjualan 2022 di atas Dua Digit

13 jam lalu

Produsen Makanan Minuman Unifam Sebut Total Penjualan 2022 di atas Dua Digit

Produsen makanan dan minuman (mamin) Indonesia PT United Family Food atau Unifam menyampaikan total penjualan produk pada 2022 mencapai dua digit.


UMKM Binaan Bank Indonesia Billiton Spices Sukses Ekspor Lada ke Australia dan Filipina

13 jam lalu

UMKM Binaan Bank Indonesia Billiton Spices Sukses Ekspor Lada ke Australia dan Filipina

Produk lada kemasan dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pulau Belitung, Billiton Spices, berhasil menembus pasar Australia dan Filipina.


Dewan Minyak Sawit Minta Pemerintah Permudah Regulasi Impor BMTB Demi Investasi

13 jam lalu

Dewan Minyak Sawit Minta Pemerintah Permudah Regulasi Impor BMTB Demi Investasi

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah untuk mempermudah berbagai regulasi yang memberikan daya tarik tinggi bagi investor luar negeri ke Indonesia.


Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

18 jam lalu

Sri Mulyani: Kinerja Ekspor Tertinggi dalam Sejarah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran dan produksi.


Ini Usul Bahlil Jika Indonesia Kembali Kalah Gugatan di WTO

21 jam lalu

Ini Usul Bahlil Jika Indonesia Kembali Kalah Gugatan di WTO

Bahlil kembali menekankan Indonesia tak akan mundur dalam menerapkan larangan ekspor nikel meski telah kalah gugatan Uni Eropa di WTO.


Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

1 hari lalu

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Alhamdulillah Meski Ekonomi Dunia Melambat

Sri Mulyani Indrawati menanggapi pengumuman Badan Pusat Statistik atau BPS soal pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Begini penjelasannya.


BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2022 Ditopang Harga Komoditas, Airlangga: Masih Landai Relatif Tinggi

1 hari lalu

BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2022 Ditopang Harga Komoditas, Airlangga: Masih Landai Relatif Tinggi

Menteri Airlangga menanggapi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 yang masih ditopang oleh harga komoditas.


Neraca Perdagangan RI pada 2022 Surplus USD 54,53 Miliar, BPS: Tumbuh 53,96 Persen

1 hari lalu

Neraca Perdagangan RI pada 2022 Surplus USD 54,53 Miliar, BPS: Tumbuh 53,96 Persen

Neraca perdagangan mencatatkan surplus baik di triwulan empat 2022 maupun secara kumulatif sepanjang tahun 2022. Begini penjelasan lengkap BPS.


Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

1 hari lalu

Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelaku industri jasa keuangan di Tanah Air memberikan dukungan yang konkret terhadap pembangunan smelter.


Pertumbuhan Ekonomi RI pada 2022 Tembus 5,31 Persen, BPS: Solid di Tengah Pelambatan Ekonomi Global

1 hari lalu

Pertumbuhan Ekonomi RI pada 2022 Tembus 5,31 Persen, BPS: Solid di Tengah Pelambatan Ekonomi Global

Kepala BPS mengumumkan kinerja pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 cukup mengesankan di tengah pelambatan global.